Mamasa, Global Terkini- Wakil Ketua DPRD Mamasa, Arwin Rahman Tona, melayangkan kritik keras kepada sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilainya tak komunikatif. Ia menilai, pejabat di lingkup eselon dua itu justru lebih sulit dihubungi ketimbang Bupati Mamasa sendiri.
“Ada begitu banyak hal yang ingin kami dikomunikasikan sekaitan keluhan masyarakat. Tapi beberapa Kepala OPD tidak komunikatif,” ujar Arwin, Minggu 31 Agustus 2025.
Menurut politisi Nasdem ini, tertutupnya komunikasi para kepala OPD membuat penyaluran aspirasi rakyat mandek di meja birokrasi. Arwin bahkan secara terbuka meminta Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, untuk mencopot pejabat yang enggan membuka ruang dialog.
“Kami meminta kepada Pak Bupati agar mencopot pejabat yang tidak bisa diajak komunikasi demi kebaikan masyarakat. Pejabat seperti itu tidak dibutuhkan di daerah ini,” tegasnya.
Arwin menyebut, fenomena pejabat ‘dingin komunikasi’ ini bukan sekadar persoalan etika, melainkan sudah menyentuh pelanggaran regulasi.
Ia menyinggung aturan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Pasal 69 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 17 Tahun 2020, hingga Permendagri Nomor 12 Tahun 2019.
“Salah satu fungsi utama pejabat pimpinan OPD adalah komunikasi dan koordinasi. Pejabat yang susah berkomunikasi, sangat pantas untuk tidak diberi jabatan lagi,” kata Arwin.
Ironisnya, kata dia, Bupati Mamasa justru lebih terbuka ketimbang para pembantunya di lingkup birokrasi.
“Pak Bupati lebih komunikatif daripada bawahannya. Ini di Mamasa sangat aneh, berbanding terbalik,” pungkasnya.
