Bone, Global Terkini- Kisruh terkait dugaan kecurangan rekrutmen Panita Pemilihan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terus bergulir. Setelah laporan yang dilayangkan Himpunan Mahasiswa Bone Barat (Himbar) Senin 30 Januari kemarin, kini muncul tudingan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rekrutmen tersebut lebih condong meluluskan pesanan.
Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara untuk mendapat lulusan sesuai standar kompetensi yang dilakukan dianggap hanya sebatas formalitas.
” Bukan hasil itu yang dijadikan dasar kelulusan tapi lebih condong pada siapa yang punya pesan, ” Kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Ampera, Andi Syam, Selasa 31 Januari 2023.
Andi Syam menjelaskan, tes wawancara hanya harus dilakukan karena diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara Pemilu.
Pria yang pernah menjadi Panwascam itu kemudian bercerita soal dirinya yang sempat mendaftar PPK namun tak lolos, padahal dari sisi nilai CAT, dia urutan pertama.
” Pada tahap wawancara, KPU sudah mulai tak becus, hanya dua Komisioner saja yang wawancara saya, tiga orang lainnya tak ada dalam ruangan, sementara dalam rapat pleno, harus lima orang yang putuskan, bagaimana cara penilaiannya, ” Kata Andi Syam lagi.
Dia kemudian menuding jika yang lolos kebanyakan titipan, KPU dianggapnya tak lagi punya integritas, Komisionernya bobrok.
” Yang tak ada orang kuat di belakangnya jangan harap lolos, bohong itu KPU kalau mau menyangkal, ” Ujarnya.
Dia juga mengaku telah menyampaikan hal yang dialaminya ke Bawaslu, meski tak membuat laporan secara resmi.
” Saya sudah sampaikan sama Alwi, coba kita tanya-tanya Alwi, ” Pintanya.
” Andai nilai wawancara mau dinilai, saya keberatan kalau saya tak lolos, yang ditanyakan dalam wawancara sudah diluar kepala saya ndi, tapi bukan itu, yang dinilai adalah siapa yang dititip, di mulut saja bilang berintegritas tapi dalam hati bobrok, ” Tambahnya.
Menanggapi permintaan Andi Syam, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Bone, Alwi mengatakan.
” Terkait hal kecurangan rekrutmen penyelenggara adhock baru kemarin ada yang datang melapor dan baru kita lakukan kajian, ” Katanya.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bone, Nasaruddin Zaelani langsung menepis tudingan yang di alamatkan ke pihaknya. Dia juga memuji sikap Himbar yang mendorong laporan dugaan kecurangan ke Bawaslu, hal itu dianggapnya sebagai langkah tepat dan sesuai regulasi.
” Karena ada juga yang ke DPRD, pertanyaannya apa wewenang DPRD memanggil kami untuk dihearing, mereka harusnya tahu kami ini bukan OPD, makanya saya tak datang waktu dipanggil karena saya tak setuju, ” Kata Nasaruddin.
Terkait tudingan yang dilontarkan Andi Syam, pria yang akrab disapa Atto itu menjelaskan, dalam tes wawancara ada hal-hal yang memang tak bisa dijelaskan dan dinilai secara objektif karena bersifat abstrak, diantaranya sikap, loyalitas, profesionalisme dan rekam jejak.
Dia juga membantah jika pihaknya banyak meloloskan titipan organisasi tertentu, menurutnya, mereka yang lolos adalah orang-orang yang dianggap sudah teruji dan memenuhi syarat.
” KPU itu sebenarnya bukan orang pintar yang dibutuhkan, tapi orang yang mau bekerja, karena pintar itu relatif, ” Jelasnya.
Ditanya soal adanya oknum Komisioner yang mengumpulkan calon PPS di Kecamatan Amali sebelum pleno dan pengumuman hasil tes wawancara beberapa waktu lalu. Atto menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.
