NewsPendidikanPeristiwaRagam

Bendera, Iuran hingga Dugaan Tampar Murid di SD Inpres 6/75 Manurunge, Disdik Bereaksi

×

Bendera, Iuran hingga Dugaan Tampar Murid di SD Inpres 6/75 Manurunge, Disdik Bereaksi

Sebarkan artikel ini
Suasana pertemuan di SD Inpres 6/75 Manurunge.

Bone, Global Terkini- Polemik sejumlah kebijakan di SD Inpres 6/75 Manurunge, masih bergulir, Sabtu 8 Agustus 2026. Sejumlah orang tua murid sebelumnya mengeluhkan beban biaya sekolah.

Persoalan itu kini telah ditindaklanjuti Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Baharuddin mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak sekolah untuk dimintai penjelasan sehubungan keluhan yang disampaikan orang tua murid.

Keterangan lebih detail disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan, Abd Rahman.

Dia mengatakan, dalam klarifikasi tersebut, Kepala Sekolah mengaku tidak pernah menginstruksikan kepada siswa untuk membeli bendera ronce.

“Bahkan menurut Kepsek, setiap pertemuan selalu dia menyampaikan ke guru agar jangan sekali-kali melibatkan atau membebani murid,” kata Abd Rahman.

Namun, persoalan di sekolah tersebut ternyata berkembang. Keluhan orang tua murid bukan lagi hanya terkait bendera dan tugas kerajinan tangan.

Informasi dihimpun, sejumlah orang tua mulai mengeluhkan juga adanya iuran harian ke guru hingga uang Rp150 ribu untuk kebutuhan sepatu yang digunakan dalam kegiatan gerak jalan.

Baca Juga :   Warga Soroti Proyek USB SMA 1 Pana, Minta APH Turun Tangan

“Bukan cuma itu, biar transportasi murid, kita juga orang tua yang dibebani. Sekolah tidak ada tanggung jawabnya dan kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar orang tua murid, mengaku perwakilan.

Keluhan lain yang juga ikut muncul adalah kebutuhan seperti tisu hingga map guru turut dibebankan kepada murid.

Tudingan Guru Tampar Murid dan Klarifikasi Kepsek

Persoalan semakin serius ketika muncul tudingan mengenai dugaan kekerasan terhadap seorang murid.

Perwakilan orang tua itu membeberkan adanya insiden sekitar dua minggu lalu. Dia menyebut seorang guru diduga menampar murid hingga anak tersebut pindah sekolah.

“Dan guru-guru semua bungkam menutupi masalah ini. Kasihan kita orang tua, anak-anak kita ditampar, dimaki sama guru. Kejam, tak berperikemanusiaan,” sebutnya.

Munculnya berbagai keluhan tersebut membuat Kepala SD Inpres 6/75 Manurunge, Hj Nurmajida, kemudian mengundang khusus media ini untuk memberikan klarifikasi.

Baca Juga :   Disangka Memaksa, Pengusaha: Kami Hanya Ingin Lestarikan Batik Bone

Nurmajida didampingi dua orang tua murid lain dan seorang guru saat memberikan penjelasan.

Dia membantah sejumlah tudingan yang dialamatkan kepada pihak sekolah.

Terkait persoalan sepatu untuk kegiatan gerak jalan, Nurmajida mengatakan sekolah hanya menyediakan kostum, sehingga sepatu harus dibeli sendiri oleh masing-masing murid.

“Nantinya itu sepatu mereka bawa pulang, tidak disimpan di sekolah, karena itu milik mereka,” terang Nurmajida.

“Sementara kalau untuk bendera dan iuran itu, tidak ada pak. Bendera itu atas kemauan masing-masing,” sambung Kasmawati, mengaku juga orang tua murid.

Kepsek Bantah, Dugaan Tamparan Tetap Jadi Sorotan

Mengenai tudingan adanya guru yang menampar seorang murid, Nurmajida tidak menampik bahwa dirinya memang telah memanggil guru yang disebut dalam persoalan itu untuk dimintai keterangan.

Namun, berdasarkan penjelasan guru yang bersangkutan saat dipanggil, tudingan tersebut tidak benar.

Baca Juga :   Sekolah di Bone Tolak Pengawas, Guru Mengaku Tertekan

“Untuk lebih jelas terkait insiden itu, silahkan nanti kita yang tanyakan langsung kalau guru bersangkutan sudah datang,” ujar Hj Nurmajida.

Dengan adanya berbagai versi keterangan tersebut, persoalan di SD Inpres 6/75 Manurunge kini tidak lagi sebatas polemik pengadaan bendera maupun tugas kerajinan tangan.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah orang tua murid SD Inpres 6/75 Manurunge mengeluhkan berbagai kebijakan sekolah yang dinilai membebani. Keluhan tersebut antara lain terkait permintaan membeli bendera ronce untuk persiapan peringatan Hari Kemerdekaan RI serta tugas-tugas kerajinan tangan yang membutuhkan biaya pembelian bahan.

Orang tua juga menilai sebagian tugas terlalu sulit untuk dikerjakan murid sehingga pada praktiknya justru lebih banyak dikerjakan oleh mereka.

Mereka meminta sekolah mengevaluasi kebijakan tersebut dan mengoptimalkan penggunaan Dana BOS untuk kebutuhan sekolah yang semestinya tidak dibebankan kepada murid.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

gb777 slot gacor gb777 https://absen.bulelengkab.go.id/ gb777 slot gacor gb777 nagaapi gb777
OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY