Oleh: Dr. Elvi Susanti Syam, Akademisi Fakultas Hukum Institute Andi Sapada.
Global Terkini- Menurut pandangan saya sebagai akademisi hukum, konsep natura tidak selalu harus dimaknai sebatas pemberian barang atau fasilitas yang bernilai ekonomis kepada pejabat negara. Dalam perkembangan hukum administrasi dan hukum pemberantasan korupsi modern, natura dapat dipahami sebagai segala bentuk keuntungan, manfaat, kemudahan, akses, atau fasilitas yang memiliki potensi memengaruhi independensi pejabat dalam menjalankan kewenangannya.
Saya berpendapat bahwa suatu natura dapat menjadi indikator awal terjadinya penyalahgunaan wewenang apabila terdapat hubungan yang erat antara pemberian manfaat tersebut dengan lahirnya suatu keputusan atau tindakan pemerintahan yang menguntungkan pihak tertentu.
Dalam konteks ini, yang menjadi fokus bukan hanya nilai ekonominya, melainkan pengaruhnya terhadap objektivitas dan tujuan penggunaan kewenangan publik.
Dalam perkara yang diilustrasikan melalui film Pesta Babi, saya mengajukan teori yang dapat disebut sebagai “Teori Natura dan Distorsi Kewenangan Publik.”
Teori ini berpijak pada asumsi bahwa setiap kewenangan negara diberikan untuk mencapai tujuan publik. Namun, ketika suatu keputusan lahir karena adanya manfaat tertentu yang diterima pejabat atau pihak yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, maka kewenangan tersebut telah mengalami distorsi dari tujuan awalnya.
Menurut teori ini, terdapat empat indikator yang harus diuji: Adanya natura atau manfaat yang diterima secara langsung maupun tidak langsung; Adanya hubungan antara natura tersebut dengan kewenangan pejabat; Adanya keputusan atau tindakan yang memberikan keuntungan khusus kepada pihak tertentu; Adanya pengabaian terhadap kepentingan umum, hak masyarakat, atau prinsip keberlanjutan lingkungan.
Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka terdapat dugaan kuat bahwa kewenangan publik telah bergeser dari instrumen pelayanan publik menjadi instrumen kepentingan privat.
Lebih lanjut, saya juga mengemukakan konsep “Korupsi Ekologis Terselubung” (Hidden Ecological Corruption). Konsep ini menjelaskan bahwa korupsi tidak selalu berwujud penggelapan uang negara. Dalam kasus sumber daya alam, tanah adat, dan lingkungan hidup, korupsi dapat muncul melalui keputusan administrasi yang secara formal tampak sah, tetapi secara substansial mengabaikan hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan generasi mendatang.
Dengan demikian, kerugian yang timbul tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian ekologis, sosial, dan kultural yang nilainya jauh lebih besar dan sering kali tidak dapat dipulihkan secara sempurna.
Berdasarkan teori tersebut, saya berpendapat bahwa dalam setiap proyek pembangunan yang berdampak terhadap tanah adat dan lingkungan hidup, pengujian penyalahgunaan wewenang tidak boleh hanya berfokus pada aspek prosedural.
Pengujian harus mencakup apakah keputusan tersebut lahir secara independen, bebas dari pengaruh natura, serta tetap sejalan dengan tujuan pemberian kewenangan oleh undang-undang.
Oleh karena itu, dalam perspektif akademik, natura dapat menjadi pintu masuk untuk menilai adanya penyalahgunaan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi apabila terbukti memengaruhi proses pengambilan keputusan publik dan mengakibatkan kerugian negara, masyarakat adat, maupun lingkungan hidup.
Dalam keadaan demikian, hukum tidak hanya dituntut melindungi keuangan negara, tetapi juga menjaga integritas kewenangan publik dan keadilan ekologis sebagai bagian dari tujuan negara hukum modern. ***
