Bone, Global Terkini- Puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sejumlah kantor kecamatan, masih menganggarkan belanja langganan internet secara mandiri tahun 2026. Hal tersebut terungkap dari data perencanaan pengadaan yang tercantum dalam website Inaproc.
Padahal, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diketahui telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun untuk penyediaan jaringan internet terpusat bagi seluruh OPD. Hal ini menyebabkan anggaran tambahan yang kian membengkak.
Berdasarkan penelusuran data, total anggaran langganan internet yang tersebar di berbagai OPD mencapai sekitar Rp1,4 miliar pada tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menjadi OPD dengan anggaran terbesar, yakni lebih dari Rp400 juta. Disusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp150 juta, Sekretariat Daerah sekitar Rp130 juta, serta Sekretariat DPRD sekitar Rp106 juta.
Selain itu, sejumlah OPD lainnya serta kantor kecamatan juga tercatat tetap mengalokasikan anggaran serupa, meskipun secara sistem telah tersedia jaringan internet yang dikelola Kominfo.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya dua sumber pembiayaan untuk kebutuhan yang sama.
Menurut pihak penyedia jaringan internet di Kominfo, persoalan utama bukan pada ketiadaan jaringan, melainkan pada kualitas distribusi layanan di masing-masing OPD.
Infrastruktur pendukung seperti perangkat akses point yang tidak memadai disebut menjadi salah satu penyebab utama jaringan Kominfo tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka setiap tahun pemerintah daerah berpotensi mengeluarkan anggaran ganda untuk layanan yang seharusnya dapat diintegrasikan secara efisien dengan hanya pengadaan akses point.
