Bone, Global Terkini- Peringatan May Day 2026 tidak lagi hanya berbicara soal upah dan kesejahteraan. Di sejumlah daerah, perhatian mulai bergeser ke isu yang lebih mendasar, apakah akses terhadap pekerjaan sudah benar-benar adil dan terbuka?
Fenomena praktik outsourcing belakangan ini memunculkan kekhawatiran bahwa sistem penyediaan tenaga kerja tidak sepenuhnya berjalan transparan.
Mekanisme yang seharusnya berbasis badan usaha dan kompetensi, dalam praktiknya dinilai berpotensi menyempitkan kesempatan bagi pencari kerja.
Direktur Pawero sekaligus Managing Partner Kantor Hukum Pawero (KHP), Umar Azmar MF, menilai ada pergeseran krusial dalam persoalan ketenagakerjaan.
“Masalahnya bukan lagi hanya soal perlindungan setelah bekerja, tapi bagaimana seseorang bisa mendapatkan pekerjaan itu sejak awal,” ujarnya, Jumat 1 Mei 2026.
Menurutnya, jika akses kerja tidak dibangun di atas prinsip keterbukaan, maka ketidakadilan sudah terjadi bahkan sebelum hubungan kerja dimulai.
Outsourcing sendiri, meski sah dalam sistem ketenagakerjaan, menjadi rentan ketika tidak diawasi secara ketat.
Tanpa transparansi dan mekanisme yang adil, sistem ini dapat bergeser dari solusi menjadi sumber masalah.
Dalam konteks ini, Umar menekankan bahwa peran negara tidak cukup hanya reaktif.
“Negara harus memastikan sejak awal bahwa sistemnya adil. Bukan menunggu konflik baru bertindak.”
May Day pun dinilai perlu dimaknai ulang, bukan sekadar momentum tuntutan, tetapi juga evaluasi terhadap sistem akses kerja itu sendiri.
Sebab akhirnya, keadilan bagi pekerja tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka terima, tetapi juga dari bagaimana kesempatan itu diberikan. ***
