Makassar, Global Terkini- Kebocoran dokumen visum et repertum milik korban dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Sulawesi Selatan memicu kemarahan publik. Dokumen medis yang bersifat sangat rahasia itu diduga tersebar tanpa hak, memperparah beban psikologis korban.
Korban yang seorang selebgram Makassar itu sebelumnya menjadi sorotan publik. Kini ia kembali harus menghadapi tekanan mental setelah dokumen medis yang sangat pribadi berubah menjadi konsumsi ruang digital. Kebocoran tersebut dinilai meruntuhkan privasi korban dan memicu trauma berulang.
Gelombang protes pun muncul. Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemerhati Kesehatan turun ke jalan menuntut transparansi serta penanganan serius atas dugaan pelanggaran privasi tersebut. Mereka menilai kebocoran data medis sensitif bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga kegagalan melindungi martabat korban.
Pihak pendamping korban menyebut dokumen visum yang beredar memuat bagian sangat sensitif dan tidak pantas tersebar di ruang publik. Penyebaran itu dinilai melanggar etika medis, hak privasi, serta perlindungan data pribadi.
Jenderal Lapangan Aliansi Pemerhati Kesehatan, Akbar, menegaskan kebocoran ini bukan peristiwa biasa. Ia menduga ada pihak tertentu yang terlibat dan harus diungkap secara transparan. “Ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pihak tertentu, dan siapa pun dia yang terlibat pasti kita lawan,” serunya, Kamis 12 Februari 2026.
Dia juga menyinggung soal adanya beberapa oknum dokter yang berstatus tersangka dalam kasus tersebut, namun tidak dilakukan penahanan dan terkesan kebal hukum.
“Ada juga dua orang, diduga pelaku utama, dan tidak tersentuh. Itu kita akan usut,” tambahnya.
Secara hukum, massa merujuk pada Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 16-17, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Korban juga disebut telah menempuh jalur hukum terkait dugaan pelanggaran rahasia jabatan, pencemaran nama baik, dan penyebaran dokumen melalui media digital.
Dalam aksi, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penanganan kasus secara profesional dan transparan, penindakan tegas terhadap pelaku pembocoran, serta audit medis dan audit etika menyeluruh di RS Bhayangkara.
Massa juga mendesak Direktur RS Bhayangkara dicopot dari jabatannya, menghentikan seluruh aktivitas terkait kasus hingga ada kejelasan, serta meminta Kapolda Sulawesi Selatan menindak tegas para pelaku sesuai hukum yang berlaku. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban institusi atas kerugian yang timbul dan mendesak jaminan perlindungan penuh terhadap identitas serta martabat korban.
Aksi sempat diwarnai ketegangan, kendaraan pendemo dirusak oknum polisi. Belakangan oknum itu mengaku siap bertanggungjawab dan mengganti kerugian.
Korban hadir langsung didampingi keluarga dalam aksi tersebut. Selain tuntutan, ia juga menyampaikan harapan agar tidak ada lagi korban-korban lain yang mengalami hal serupa.
Keterkaitan Konflik Pribadi
Di tengah berkembangnya kasus, muncul dugaan adanya keterkaitan antara kebocoran visum dengan konflik pribadi korban dan mantan suaminya, yang dalam aksi namanya disebut Candra, bahkan dikatakan ia pengusaha solar. Informasi yang beredar menyebut konflik keduanya bermula dari persoalan mahar pernikahan yang disebut ingin diambil kembali oleh pihak mantan suami.
Meski demikian, keterkaitan tersebut masih berupa dugaan dan belum dikonfirmasi secara resmi. Pihak kepolisian diharapkan mengusut seluruh kemungkinan secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.
Kasus kebocoran visum ini menjadi ujian serius bagi etika profesi, keamanan data medis, serta komitmen penegakan hukum. Publik menunggu langkah tegas dan transparan aparat, bukan hanya demi keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan terhadap institusi kesehatan dan penegak hukum.
Aksi demonstrasi berlangsung di depan RS Bhayangkara dan Mapolda Sulawesi Selatan sejak pagi hari.
