Kalsel, Global Terkini- Pemerintahan digital di Kalimantan Selatan dinilai perlu dioptimalkan agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Hal itu disampaikan Ahli Gubernur Kalsel Pokja 3 Bidang Administrasi Umum, Ibnu Sina, saat menjadi narasumber Podcast Ngonten Aja! di Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa 9 September 2025 kemarin.
Menurut Ibnu, digitalisasi birokrasi tidak sekadar memindahkan dokumen dari kertas ke layar komputer, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir dan perilaku aparatur.
Maknanya pemerintahan digital harus melahirkan birokrasi yang responsif, sehingga masyarakat merasakan layanan yang lebih praktis dan transparan. “Dapat di rasakan masyarakat layanan yang praktis dan transparans” katanya.
Mengutip hasil survei nasional, sambung Ibnu Sina, implementasi pemerintahan digital di Kalimantan sudah melampaui 70 persen. Namun, Kalsel masih berada di posisi tengah.
“Karena itu, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan penyedia layanan internet, terutama untuk menjangkau wilayah kepulauan seperti Kotabaru dan daerah yang akses daratnya terbatas,” kata Ibnu lagi.
Sebagai langkah mempercepat pemerataan, Tim Tenaga Ahli Gubernur Pokja 3 telah menyusun rekomendasi strategis yang bisa di tindak lanjuti OPD terkait. Salah satunya, mendorong optimalisasi akun media sosial resmi milik organisasi perangkat daerah (OPD) hingga akun Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Dengan begitu, masyarakat bisa langsung mengakses informasi program dan kinerja pemerintah tanpa hambatan,” jelasnya
Selain memperluas kanal komunikasi publik, Ibnu menekankan pentingnya integrasi layanan digital antar-OPD. Ia bahkan mengusulkan lahirnya super apps yang menyatukan seluruh layanan pemerintah daerah dalam satu aplikasi terpadu. Sehingga kata dia, jika ini terwujud, masyarakat tidak perlu mengunduh banyak aplikasi.
“Tidak perlu berulang kali log in saat ingin mengakses layanan pemerintah,” pungkasnya. ***
