Bone, Global Terkini- Sempat jadi pembahasan pada rapat Banggar di DPRD Bone Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, pemanfaatan iuran Korpri lagi-lagi disoal hingga menjadi polemik.
Terbaru, seorang ASN Dinas pendidikan (Disdik) bernama A Ancu mengeluh terkait hal tersebut.
Menurut keterangannya, iuran Korpri di Disdik mencapai Rp 400 juta per bulan, namun tidak bisa digunakan pada kegiatan 17 Agustus, hal itu menurutnya menyalahi komitmen awal dan tidak sesuai yang diatur dalam AD/ART.
“Kenapa, apa mau digunakan kampanye tegak lurus?,” ucapnya, Rabu 7 Agustus 2024.
Ancu merinci, selain Disdik, iuran Korpri juga cukup besar dibeberapa OPD, contohnya Dinas kesehatan (Dinkes) yang katanya mencapai Rp 200 juta per bulan.
Hal ini berbanding terbalik dengan keterangan sekretaris Korpri Andi Irsal Mahmud beberapa waktu lalu, yang menyebut total iuran masuk per bulan hanya sekitar Rp 200 juta lebih.
“RS Rp 90 juta, belum OPD yang lain kodong,” sambung Ancu.
Tak cuma iuran Korpri, Ancu juga mendesak TPP segera dibayarkan.
“Kita mau bayar cicilan juga biaya anak sekolah, baru sampai bulan dua dibayar, kami mau bagaimana lagi, kasihan (kami -red) terbelit utang kanan kiri,” katanya lagi.
Menanggapi hal itu, Andi Irsal membantah total iuran yang diterima sebanyak yang dirincikan, termasuk soal tidak bolehnya dana Korpri digunakan pada kegiatan 17 Agustus.
Kata dia, Korpri Kabupaten telah membuat kebijakan, memberikan dana Rp 5 juta ke masing-masing Korpri unit di 27 Kecamatan.
Dana itu untuk kegiatan 17 Agustus dan sudah mengakomodir guru-guru.
“Bupati sebenarnya sudah memerintahkan untuk menurunkan durasi kegiatan, beliau tidak mau disangka menggunakan dana Korpri untuk kepentingan pribadi di Pilkada,” kata Irsal.
Ditanya soal saldo kas organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Bone per hari ini, Irsal menyebut berada di angka hampir Rp 500 juta.
“Kalau soal TPP, itu dibayarnya sesuai kemampuan kas daerah, saat ini kita belum mampu, karena fokus dulu untuk dana Pilkada,” tegasnya.
