Bone, Global Terkini- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menggelar kegiatan konsolidasi kebijakan kabupaten tanggap ancaman narkoba di sektor kelembagaan, Rabu 28 Februari 2024.
Kegiatan digelar di Hotel Novena, Jl Ahmad Yani.
Konsolidasi sendiri adalah sebuah usaha menyatukan dan memperkuat hubungan antar kelompok, membentuk suatu entitas yang lebih kuat.
Secara garis besar, kegiatan tersebut membahas tentang bagaimana upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.
Dalam sesi tanya-jawab, para peserta tidak hanya bertanya, namun juga memberikan kritik dan masukan terhadap kinerja para APH dan pihak lain yang terkait.
Forbes Anti Narkoba Bone misalnya, mereka meminta agar APH lebih responsif, bahkan jika perlu memberikan kewenangan lebih ke pihaknya untuk melakukan tindakan selain sekedar berkoordinasi.
Mereka juga menyinggung soal dugaan adanya oknum polisi yang terlibat narkoba.
Senada, perwakilan HMI menyebut pemerintah daerah terkesan kurang serius menyikapi persoalan narkoba di kabupaten Bone.
Menanggapi kritik dari peserta, para pemateri baik dari kepolisian maupun pemerintah daerah menampik. Menurut mereka, dalam melaksanakan tugas di lapangan, mereka terikat regulasi dan telah melaksanakan tugas sesuai SOP.
” Kalau soal dugaan ada anggota yang terlibat, saya minta tolong untuk segera di laporkan ke Propam, ” Ujar Kanit II Res Narkoba, Aiptu Andi Mansur sebagai salah satu pemateri.
Para pemateri juga mengungkapkan beberapa kendala lain yang turut memberi kontribusi terhadap penilaian tidak maksimalnya upaya pencegahan dan penegakan hukum sehubungan narkoba, termasuk diantaranya persoalan anggaran, sarana prasarana serta kurangnya personil.
Para peserta yang merupakan perwakilan sejumlah lembaga, sebelumnya juga diberikan kesempatan untuk memaparkan upaya atau langkah apa saja yang akan dan telah dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba.
Atas hal tersebut, Kepala BNNK Bone AKBP La Muati pun memberi apresiasi dan mengucapkan terimakasih.
” Ke depan kita akan ketemu lagi, kita akan duduk bersama kemudian akan menagih dan menanyakan apa yang rekan-rekan telah lakukan di komunitasnya, lalu kebijakan yang bisa kita ambil adalah membentuk forum komunikasi pencegahan yang di dalamnya terdiri dari berbagai organisasi, termasuk pemerintah ada di dalamnya, ” Kata La Muati.
Kegiatan di akhiri dengan kesimpulan diantaranya:
– Perlunya kebijakan pemerintah daerah agar penanganan narkoba dapat menjadi satu visi-misi dari semua unsur.
– BNNK dan Kepolisian akan terus berupaya melakukan penanganan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.
– Perlunya keterbukaan data dan informasi serta penyebarluasan informasi tentang P4GN melalui media sosial yang mengikuti tren anak muda.
