Kendari, Global Terkini – Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Daerah (Mapamda) yang di gelar pada hari Kamis 9 Februari 2023 kemarin, melahirkan sosok pimpinan baru untuk memimpin organisasi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) PD. Provinsi Sulawesi Tenggara, periode 2022–2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Imperial, Jalan Jend. Ahmad Yani kota Kendari, dan dihadiri oleh para direktur/direktur utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari 12 Kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Musyawarah yang digelar sehari ini mengamanatkan kepemimpinan Perpamsi PD Sulawesi Tenggara kepada Muhammad Nurhayat Fariki, S.H.,M.M untuk masa tugas 4 tahun kedepan, menggantikan Damin, S.E yang telah menjabat ketua Perpamsi Sulawesi Tenggara selama 2 periode.
Muhammad Nurhayat Fariki yang akrab disapa Pak Yayat ini mengungkapkan “dari seluruh PDAM yang ada di Sulawesi Tenggara ini, baru 2 PDAM kategori Sehat, yakni Buton dengan Bombana. Ini menjadi tugas utama kami untuk memacu. Melalui organisasi Perpamsi inilah kita membangun jaringan dan membangun komunikasi untuk mencari solusi terbaik, Apa sih problem yang ada ditengah – tengah PDAM di Sulawesi Tenggara ini di berbagai daerah. Untuk itu kita akan melakukan kunjungan keseluruh PDAM untuk melihat kondisi riil nya seperti apa. Apakah persoalan keteknikan, persoalan manajemen ataukah sumber daya manusia (SDM) nya. Di antara ketiga ini tentu ada yang menjadi problem yang akan kita carikan solusinya. Lewat Perpamsi ini kita akan komunikasikan ke pihak BPKP, Perpamsi Pusat, atau kementerian PUPR melalui Balai”. Ujar Nurhayat, saat ditanya soal program prioritasnya disela – sela kegiatan Mapenda.
Lanjut dikatakan “langkah selanjutnya juga adalah soal regulasi. Jujur ya, PDAM adalah organisasi atau perusahaan paling banyak memiliki majikan. PDAM milik pemerintah daerah, tapi bertanggung jawab juga memberikan laporan ke provinsi. Bertanggung jawab untuk memberikan laporan ke BPKP, juga lewat Dinas Keuangan Kabupaten. Belum lagi bayar pajak air permukaan ke provinsi, bayar pajak air tanah ke daerah. Inilah kemudian menjadi tantangan kita dalam organisasi ini, sehingga teman – teman yang ada di PDAM tidak dalam kesendirian menyelesaikan ini. Apalagi kita berhadapan dengan para pemimpin – pemimpin kita, Bupati atau Walikota”. Ujar nya.
Untuk menangkal dan meminimalisir sejumlah masalah yang menimbulkan kisruh terkait pendistribusian air bersih atau pengelolaan manajemen, diakui oleh Nurhayat Fariki, bukan soal ketidak pahaman, tetapi soal kurangnya penyampaian informasi kepada pihak terkait atau masyarakat, mengenai kondisi – kondisi tertentu masalah air . Oleh karenanya, melalui organisasi Perpamsi yang merupakan himpunan seluruh PDAM akan menindak lanjuti dan menyampaikan informasi – informasi tersebut. Jelas Nurhayat menambahkan.
Terkait soal tunggakan pelanggan, Nurhayat Fariki menanggapi, ini merupakan problem yang terjadi hampir di seluruh PDAM yang ada di daerah. Perpamsi Pusat sudah pernah menghimbau agar masing – masing PDAM membangun komunikasi dengan pihak Kejaksaan mengenai masalah tersebut. Untuk meminimalisir hal seperti itu, kita memang harus tegas menyikapinya. Seperti apa yang telah dilakukan oleh PDAM Kolaka Utara, seharusnya juga dilakukan oleh PDAM lainnya, membangun sinergitas dengan Kejaksaan untuk menyelesaikan masalah tunggakan. Tegas Nurhayat.
Terpisah, Direktur PDAM Tirta Tampanama kabupaten Kolaka Utara, Jumadi, S.Sos berharap, pengelolaan organisasi Perpamsi Sulawesi Tenggara bisa lebih baik, lebih efektif dan lebih professional kedepannya. Hal senada juga diungkapkan oleh direktur utama PDAM kabupaten Kolaka, Ruslan, SE.
