Sergai, Globalerkini.Com – Rapat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sergai, bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terpilih, Lili Pintauli Siregar, SH.,MH dilaksanakan di aula Sultan Serdang, komplek kantor Bupati Sergai, Rabu 4 Desember 2019.
Kegiatan tersebut berkaitan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Serdang Bedagai ke 16 yang jatuh pada tanggal 7 Januari 2020 mendatang. Diharapkan, Pemerintah Kabupaten Sergai mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Untuk itu, dengan menghadirkan Lili Pintauli Siregar sebagai wakil ketua KPK RI terpilih untuk periode 2019 – 2023, kordinasi antar pimpinan daerah dan institusi kelembagaan tetap terjalin dengan baik.
Acara ini juga dihadiri oleh ketua DPRD Sergai, dr. M. Riski Ramadhan, SH, SE, Wakil Bupati Sergai H. Darma Wijaya, Dandim 0204/DS Letkol Kav. Syamsul Arifin SE.M.Tr (Ha) Kapolres Sergai, AKBP. Juliarman Eka Putra Pasaribu, Kapolres Tebing Tinggi AKBP. Sunadi, Ketua Pengadilan Agama Sergai Munir, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, Sekdakab Sergai H. Faisal Hasrmy, AP, MAP, Ketua TPPKK Sergai, Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kakan Kemenag Sergai, H. Sarmadanur Siregar, para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, para Kepala OPD serta Camat se-Kabupaten Serdang Bedagai.
Bupati Sergai dalam sambutannya memaparkan profil Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat, baik dari segi demografis, geografis dan prestasi yang telah diraih di hadapan Wakil Ketua KPK RI. Soekirman menyampaikan bahwa, rapat koordinasi ini merupakan proses membangun sinergitas antara jajaran Pemkab Sergai bersama seluruh unsur Pimpinan yang ada di Sergai yang saat ini mendapat kehormatan mendengar masukan dari Pimpinan KPK.
“Kegiatan ini juga merupakan respons menyikapi Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor, 13 November lalu yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Rakornas tersebut, Presiden mengarahkan segenap pimpinan daerah untuk menyikapi pembangunan di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan masih belum maksimalnya daya tarik investor ke daerah. Presiden juga memberikan arahan agar birokrasi dapat lebih bersemangat untuk meningkatkan iklim kerja demi mencapai tujuan nasional yaitu tumbuhnya investasi melaui kemudahan perizinan” kata Soekirman.
Sebagai Narasumber dalam rakor Forkopimda Sergai, Lili membawakan materi bertema “mewujudkan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).” Satu-satunya wanita yang terpilih dalam jajaran pimpinan KPK itu secara tegas menjelaskan, bagaimana Kabupaten Sergai menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan berbagai sector. Baik itu pemerintah, masyarakat dan pelaku swasta untuk mencapai kondisi good and clean governance.
“Ada 9 prinsip yang harus diterapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi masyarakat, penegakan hukum, tranparansi, pemerintah yang responsif, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektifitas-efisiensi, akuntabilitas serta adanya visi yang strategis. Kesemua itu harus diperhatikan secara serius untuk menjamin good governance yang berorientasi pada pembangunan nasional,” jelas Lili.
Ditambahkan, arah kebijakan reformasi birokrasi, adalah pembagunan aparatur negara untuk meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. “Untuk mencapai itu diperlukan penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sdm aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan penataan budaya kerja aparatur.” Katanya.
Dipenghujung acara, Lili menegaskan, bahwa banyak manfaat yang dapat dicapai oleh daerah yang mampu mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Antara lain, mendorong proses pelaksanaan pembangunan yang transparan dan tidak diskriminatif sehingga berdampak luas pada pembangunan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. WBK juga akan membantu memastikan setiap program pengentasan kemiskinan berjalan sesuai perencanaan dan tuntas dalam eksekusi programnya. WBK turut berperan untuk memastikan setiap program atau proyek strategis pemerintah, baik pusat maupun daerah terlaksana dengan akuntabel dan menyerap banyak sdm di daerah,” Pungkas Lili.
(Budi Lubis)
