Bone, Globalterkini.com – Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama esalon II dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, dilaksanakan hari ini oleh Bupati Bone, A. Fahsar M. Padjalangi. Pelantikan tersebut digelar digedung PKK, komplek perkantoran Bupati, Jalan Andi Mappayukki, Watampone. Jumat, 4 Oktober 2019.
Tampak Bupati Bone didampingi isteri ibu Hj. Kurnia, SH dan Sekda Bone, H. A. Surya Darma, beserta pejabat pemerintah Kabupaten Bone lainnya. Pada kesempatan itu, Bupati A. Pahsar, menyampaikan kepada seluruh pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpahnya, agar melaksanakan tugas sesuai amanah rakyat dan Tupoksi masing-masing sebaik – baiknya.
Dua belas pejabat pratama esalon II b yang dilantik oleh Bupati Bone, diharapkan untuk memperhatikan serta melaksanakan tugas pokok dan pungsinya dengan baik, agar sasaran organisasi dapat tercapai. Tugas pokok dan pungsi, disebutkan oleh Bupati sebagai ‘TUSI’ dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas dan pungsi. Jelas Bupati Bone, dalam arahannya sekira pukul 14.00 siang tadi.
Disampaikan pula, bahwa masih ada beberapa instansi, lingkup pemerintah bone yang menjadi keritikan dalam tugas yang diembannya. Seperti contohnya Badan Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol. Kinerjanya belum maksimal, sebab nanti ada kegiatan kebencanaan baru bisa bekerja, padahal suatu instansi itu bukan cuma pada saat terdesak baru bisa bekerja dengan baik. Saya rasa masih banyak kegiatan-kegiatan lain diluar kebencanaan. Bukan nanti ada bencana baru kita mau berbuat sesuatu. Begitu juga dengan instansi Kesbangpol dan seterusnya. Ujar Fahsar, Bupati Bone.
Pelantikan ini merupakan hasil dari lelang dan uji kompotensi sesuai kemampuan masing- masing pejabat yang dilantik hari ini. Penggeseran dan mutasi itu, adalah hal biasa. Olehnya itu mari kita bekerja keras demi kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia.
Ditegaskan, pejabat yang dilantik hari ini, paling lambat hari senin, 7 Oktober 2019, sudah harus secepatnya melakukan serah terima jabatan masing-masing, agar kita semua bisa bekerja sesuai tupoksi dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula barang inventaris pemerintah, agar menyerahkan ke masing-masing penanggungjawab yang menduduki jabatan tersebut. (Andi Trisna)
