Bone, Globalterkini.com – Entah sudah berapa lama,.. yang pasti, masalah langganan media dan alokasi anggaran iklan di humas DPRD Kabupaten Bone, dinilai terjadi ketimpangan dan tidak adil. Pembagian dana untuk langganan maupun pemasangan iklan di media cetak dan online, terkesan ada yang diperhatikan dan ada yang di abaikan. Itu dapat dilihat saat pencairan dana iklan di humas DPRD Bone. Ada yang nilainya hingga Rp. 10 jutaan, tetapi ada juga yang mendapatkan hanya Rp. 1,5 jutaan. Ungkap awak media Buserkriminal.com, Nursalam.
Keluhan yang sama juga terlontar dari pimpinan media online Sulawesinews.com, Yusdy Muliady. “saya pernah mengajukan iklan untuk sebuah moment ketika itu, namun saya melihat ada kejanggalan, sebab antara Kabag Humas dan PPTK, terkesan saling lempar tanggung jawab. Saat saya ke Kabag humas, saya di arahkan ke PPTK. Sebaliknya, saya ke PPTK, malah disuruh ketemu kabag humas,” ujar Yusdi.
Mekanisme kerja seperti Ini terasa kian aneh ketika diketahui ada beberapa media tertentu yang diperhatikan dan bisa meraup dana langganan serta dana iklan yang cukup pantastis. Sementara, beberapa awak media lainnya merasa sangat kesal dan kecewa. Pasalnya, mereka sudah pontang- mengurus pemberkasan iklan, ujung-ujungnya hanya dapat sisa-sisa anggaran yang sudah terbagi dan tidak seberapa pula. Itupun harus mengeluarkan uang tip sana sini.
Tak ayal, masalah ini kerapkali menjadi perbincangan hangat diwarung-warung kopi saat para awak media ngumpul bareng sambil menyeruput secangkir kopi. Kondisi yang terjadi sekian lama ini, sudah mulai menampakkan riak-riak kecemburuan sosial di kalangan aktivis media. Perlakuan yang tidak adil atas pembagian anggaran yang bersumber dari APBD tersebut, di duga kuat adanya permainan antara oknum wartawan dan oknum humas DPRD yang mengarah pada perbuatan ‘Pungli’
Terkait masalah itu, pimpinan media Globalterkini.com, melakukan klarifikasi ke Sekretaris Dewan, yang masih dijabat oleh Muhammad Ridwan, Kamis pekan lalu, 5 September 2019. Namun penyataan yang diperoleh sungguh diluar dugaan. Ridwan mengaku tidak tahu menahu masalah tersebut, bahkan dirinya baru mengetahui adanya masalah itu setelah disampaikan hari itu. “besok (Jumat 6 September 2019-red), akan saya panggil semua staf dan gelar rapat untuk mempertanyakan hal ini. Seandainya bapak tidak sampaikan ada seperti itu, saya tidak tau sama sekali” sanggah Ridwan.
Kini, posisi Sekretaris Dewan telah berpindah ke Abu Bakar. Sementara, Muhammad Ridwan digeser ke Dinas Perhubungan, tepat satu pekan setelah klarifikasi tersebut dilakukan. Namun Sayang, sampai hari ini belum ada kabar jika persoalan carut marut pengelolaan dana media di humas DPRD, sudah dibenahi atau belum. Para awak media yang merasa diperlakukan tidak adil, berharap agar aparat penegak hukum bisa masuk untuk menyelidiki adanya dugaan pungli terhadap anggaran pengelolaan media.dan bukan hanya di humas DPRD Kabupaten Bone, tetapi di Humas Pemda yang mengalami kondisi yang sama.
(Nantikan berita selanjutnya) – Redaksi
