Globalterkini.Com – Tabiat Prabowo dari dulu memang berbahaya. Sejarah mencatat bagaimana Prabowo mengeluarkan perintah untuk menculik dan menghilangkan para aktifis 1998. Sikap tegas para pimpinan Jenderal langsung menghentikan Prabowo dengan cara memecatnya.
Pun sikap tegas Presiden Habibie untuk mengambil alih pimpinan Kopassus yang digenggang Prabowo juga sangat tepat. Moment tepat setelah mendapat laporan dari Jenderal Wiranto Presiden Habibie saat itu langsung memutasi Prabowo. Prabowo kemudian tak berkutik. Ia pun lari dan kabur ke Yordania.
Kini sikap membangkang dan tidak menerima kekalahan sejak Pilpres 2014 terulang. Bukan main-main Prabowo kini tiga kali mengumumkan kemenangannya di Pilpres. Bukan hanya menang Pilpres, tetapi juga memproklamasikan dirinya dan wakilnya Sandiaga Uno sebagai Presiden dan wakil Presiden RI 2019-2024.
Tindakan Prabowo untuk mendahului KPU sudah di luar batas. Prabowo sudah seenak jidatnya membentuk opini liar di tengah masyarakat. Prabowo kini sedang mendelegitimasi pemilu damai. Halusinasi dan delusifnya membahayakan keamanan dan keterbitan. Prabowo jelas sedang melakukan provokasi.
Dengan dasar subjektif yakni perhitungan internal versi kubunya, ia menyatakan menang dan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Proklamasi dirinya sebagai Presiden juga dibumbui dengan tuduhan pemilu curang, sudah masuk dalam kategori berbahaya.
Sikap politik yang rakus akan kekuasaan ini sangat berbahaya. Niat jahat Prabowo yang tengah mendelegetimasi pemilu bisa membuat chaos negeri ini. Rancangan dan skenario untuk melakukan people power alias pemberontakan patut diwaspadai.
Kubu Prabowo jauh-jauh hari sudah membuat opini bahwa hanya kecurangan yang membuat Prabowo kalah. Dan ternyata memang kalah. Ini sebuah konsklusi pemikiran yang tak logis. Dengan segala cara, Prabowo sudah bertekad untuk menang. Apapun caranya.
Kini Prabowo dengan para pembisik di sekitarnya sedang menanamkan dan mencuci otak para pendukungnya bahwa Prabowo telah menang. Tujuannya adalah sewaktu-waktu para pendukung yang telah dicuci otaknya itu bisa dikerahkan untuk people power.
Bersama dengan ormas-ormas radikal yang sudah kesetanan, Prabowo siap bergerak. Untuk mencapai tujuannya, ia terlebih dahulu menciptakan kegaduhan opini. Begitu kegaduhan telah tercipta secara masih dan sistematis, Prabowo siap melakukan people power, kudeta atau pemberontakan.
Dalam rancangan kubu Prabowo, Monas akan dijadikan titik awal untuk melakukan gerakan Islam lebih besar. Delusi dan mimpi gerakan massa kaum radikal 212 digaungkan. Monas akan dijadikan alat untuk meraih kekuasaan inkonstitusional, dengan dalih yang dibuat-buat. Pemilu curang.
Langkah Prabowo untuk menggalang kekuatan semakin jelas. Ia mengajak purnawirawan TNI untuk mendukungnya. Prabowo sangat mungkin sedang merancang pengerahan massa. Ia masih ngotot merestui massanya untuk merayakan kemenangan.
Narasi-narasi yang dibangun dari awal oleh kubu Prabowo kini semakin terkuak. Tuduhan pemilu dan settingan sandiwara kecurangan terus dibombardir di sosial media. Sambil meremehkan lembaga-lembaga quick count, Prabowo memperkuat alibinya tentang kebenaran real count internalnya.
Bagi Prabowo ke 13 lembaga survei tidak bisa dipercaya. Mereka semua berpihak. Ini sebenarnya tuduhan keji. Mustahillah ke 13 survei dan sejumlah televisi nasional berkomplotan untuk membuat persengkokolan. Televisi, media dan lembaga survei bekerja sesuai dengan fakta dan bukan pesanan.
Saya setuju pernyataan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Aparat keamanan tidak akan memberi toleransi atas tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2019. TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan hingga berakhirnya seluruh tahapan Pemilu 2019.
“Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan menggangu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi”, kata Panglima TNI di Jakarta, Kamis (18/4/2019).
“NKRI” ucap Panglima TNI. “Harga mati”, jawab para pejabat TNI-Polri. Senada dengan Panglima TNI, Kapolri Tito Karnavian meminta agar tidak ada mobilisasi massa menyikapi pemungutan suara pemilu 2019.
Kapolri meminta semua pihak menunggu hasil rekapitulasi suara oleh KPU. Seluruh respon atas pemilu harus dilakukan sesuai dengan konstitusi. “Kami menghimbau kepada pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi, baik mobilisasi merayakan kemenangan atau mobilisasi ketidakpuasan”, kata Kapolri.
Satu hal yang perlu diperhatikan oleh aparat adalah harus mengawal ketat KPU. Juga rapat-rapat pleno yang dilakukan di daerah-daerah harus dikawal ketat dari potensi kecurangan. Karena nyatanya yang melakukan kecurangan adalah mereka yang berteriak curang. Yang melakukan kebohongan adalah mereka yang berteriak bohong.
Saya yakin di negeri ini masih banyak orang waras, kuat dan cerdas yang bisa menghentikan kegilaan, halusinasi dan petualangan para manusia kamperet yang memaksakan kehendak. Rakyat tentu akan bersatu untuk menghentikan setiap bentuk kudeta dan pemberontakan yang menghacurkan NKRI.
Bersama dengan aparat, hukum akan ditegakkan. Jika melanggar hukum, penegak hukum akan bergerak. Menangkap. Jika terindikasi disusupi khilafah, bahkan teroris beraksi, maka TNI/Polri akan tegas menembak mereka: di tempat!
TNI/Polri, BIN dan rakyat Indonesia akan menghentikan setiap langkah delusive, halusinasi dan petualangan politik Prabowo. (Dilansir dari Seword.Com)
(Asaroo Lahagu)
