NewsPendidikanPeristiwaPolitik

Bupati Sergai : SPBE Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Modern

370
×

Bupati Sergai : SPBE Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Modern

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Globalterkini.Com – Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) merupakan salah satu daerah dari 616 Instansi Pemerintah yang sudah menggunakan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan telah menerima hasil evaluasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Hasil evaluasi ini langsung diserahkan oleh Wakil Presiden RI Muhammad Jussuf Kalla, kepada para Kepala Daerah di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/3).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sergai, H. Ikhsan, AP saat mendampingi Bupati Sergai, Ir. H. Soekirman, menghadiri acara penerimaan hasil evaluasi SPBE langsung dari Jakarta. Perhelatan akbar tersebut mengusung tema “ Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Terpadu dan Menyeluruh untuk Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi”. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas RI, Bambang PS Brodjonegoro, jajaran Kementrian, Kepolisian dan para Gubernur serta Kepala Daerah penerima hasil evaluasi SPBE.

Bupati Soekirman disela-sela kegiatan menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten  Sergai telah berkomitmen mengimplementasikan SPBE agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efesien, transparan serta  akuntabel bagi masyarakat. “ Dengan implementasi SPBE ini akan menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dan penguatan terhadap tata kelola pada setiap pemerintahan,” ujar Soekirman.

Baca Juga :   Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat, Gelar Unjuk Rasa di Mapolres Kolaka Utara.

Mengenai Perpres Nomor 95 Tahun 2018, seperti yang disampaikan oleh Menteri PANRB, Pemkab Sergai sangat menyambut baik. Karena Perpres ini akan menggiring kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan modern. Karena semua pelayanan birokrasi berbasis digitalisasi. Hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu, memantau setiap pelayanan publik, sejauh mana kinerja pemerintah di birokrasi. Sedangkan ruang lingkup yang dievaluasi mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE dan Kebijakan SPBE. Jelas Soekirman.

Wapres RI, Muhammad Jusuf Kalla usai menyerahkan hasil evaluasi SPBE menyampaikan, bahwa dalam era digitalisasi kecepatan pelayanan dan teknologi menjadi kunci sistem pemerintahan yang berhasil. Wakil Presiden berpendapat bahwa pada era digitalisasi, perilaku masyarakat dan pelayanan banyak berubah dalam berbagai sektor, baik dalam hal perizinan, perbankan maupun perpajakan. Hal ini tentu membutuhkan system pengelolaan digital yang baik dari suatu institusi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang juga harus dilakukan.

Baca Juga :   Pasien Covid - 19 Pertama Sembuh, Wabup Bone Sambut Dengan Rasa Haru

Jusuf Kalla berharap ada jaringan komunikasi nasional yang dapat mengintegrasikan informasi, baik antar kementrian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Kedepan harapannya adalah bagaimana suatu bangsa bisa lebih terpadu, lebih efisien, lebih cepat serta komunikasi layanan bisa lebih baik dan ada standarisasi. papar Wapres RI, Yusuf  Kalla.

Sementara itu, Menteri PANRB, Syafruddin menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, terdapat sejumlah mekanisme tata kelola perkembangan negara di seluruh dunia sedang memasuki masa transisi super cepat. Percepatan transformasi teknologi saat ini memasuki era revolusi 4.0, semakin tinggi perubahan teknologi merupakan kekuatan besar, maka teridentifikasi bahwa sesungguhnya kunci kesiapan pemerintah adalah bagaimana menyerap teknologi. Kata Menpan.

Dalam forum tersebut disampaikan oleh Menpan Syafruddin, bagaimana membangun iklim pemerintahan dari pusat hingga ke daerah agar mampu mengambil peluang positif yang ditawarkan dengan kehadiran teknologi. “ Kami sungguh menyadari percepatan yang dihadirkan oleh teknologi, kita tidak ingin ketinggalan. Indonesia harus segera melakukan lompatan yang progresif dan masif membangun sistem pemerintahan berbasis teknologi,” kata Menteri Syafruddin.

Baca Juga :   Kejar Pengakuan, JOIN Gelar UKW Mandiri

Berkaitan dengan evaluasi SPBE, tentu akan memberikan potret tentang kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan daerah. Melalui evaluasi ini akan didapat data pelaksana SPBE nasional yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efesien, menyeluruh dan berkesinambungan, katanya.

Hasil evaluasi ini juga bukan untuk mencari siapa yang terbaik, melainkan untuk memacu agar pemerintah daerah mulai menggunakan SPBE. Hal ini juga mendorong agar semua pemerintah pusat maupun daerah, lembaga di pusat maupun daerah menggunakan SPBE. Oleh karenanya momentum ini sekaligus bentuk sosialisasi dan penyamaan pandangan bahwa hari ini akan menjadi memontum penting transformasi pemerintahan berbasis elektronik, pungkas Menteri PANRB.

Penulis : Budi Lubis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *