Sei Rampah, Global Terkini.Com – Aksi para buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Buruh Bersatu Serdang Bedagai (ASPBB-SB) menggelar aksi damai dihalaman kantor Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai), Sei Rampah, Senin (21/1) sekitar pukul 12:00 WIB. Aksi damai para buruh ini sempat membuat jalan macet, sehingga pihak Satuan Lalu Lintas Polres Sergai terpaksa berlakukan jalur buka tutup.
Gabungan dari lima organisasi buruh DPC SBSI 1992 Sergai, diketuai Marsalis, SH. KC, F.SPMI Sergai, di ketuai oleh M. Lui Nasution. PC.FS. PPP Sergai, diketuai oleh Gober Hermanto. DPC F.SPTI-K.SPSI Sergai, diketuai oleh Ferry Fratama, SE. Dan OSPKKM diketuai oleh Sido Prayetno. Organisasi buruh tersebut tergabung salam Aliansi Serikat Pekerja Buruh Bersatu Serdang Bedagai (ASPBB-SB). Mereka mendesak Pemkab Sergai, segera merumuskan dan menetapkan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Sergai Tahun 2019.
Dalam orasinya, Marsalis SH menuntut Pemerintah Kabupaten Sergai, agar menjadikan perkebunan menjadi sektor pada UMSK Kabupaten Sergai. Selain itu, mereka juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menghilangkan satu pun sektor yang sudah ada pada UMSK Kabupaten Sergai. Tak hanya itu, Pemerintah diminta serius dalam menangani dan menindak perusahaan yang menjalankan hak normatif dan melakukan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang ada.
Melalui pengeras suara, terdengar suara lantang dari peserta aksi agar Pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang perubahan, karena berdampak buruk pada kelangsungan hidup dan pendapatan para buruh. “Buruh sergai bukan buruh kaleng-kaleng. Para buruh sangat tertindas selama ini”
Saat para buruh ini berorasi di halaman kantor, ketepatan di aula Pemkab Sergai, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang menggelar rapat Kordinasi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Para Camat Se Kabupaten Sergai. Setelah berorasi selama lebih kurang 20 menit, beberapa perwakilan kemudian diminta masuk dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Sergai, H. Darma Wijaya beserta beberapa OPD terkait diruang Wakil Bupati. Namun sangat di sayangkan, pertemuan itu berlangsung tertutup untuk media, karena pihak Satuan Pol PP melarang untuk melakukan peliputan.
Penulis : Budi Lubis
