HukrimPeristiwaPolitik

Dituding ‘Pungli’ Kadis PMD Angkat Bicara

649
×

Dituding ‘Pungli’ Kadis PMD Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini

 
Kolut, GlobalTerkini.com-
Tudingan ‘Pungli’ (pungutan liar) oleh oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akhir-akhir ini merebak, membuat Kepala Dinas PMD, Taufik Burhan, angkat bicara.

Klarifikasi yang dilakukan melalui telepon selulernya, Sabtu 16 September 2017, menyebut jika semua tudingan pungli terkait pelaksanaan beberapa item kegiatan di tahun 2017 ini, tidak mendasar dan terkesan mengada ada.

“Terkait soal itu, belum pernah ada klarifikasi yang dilakukan ke saya, tiba-tiba muncul tudingan seakan menghakimi dan memvonis saya telah melakukan pungli. Saya merasa di fitnah dengan adanya tuduhan secara sepihak” ujar Taufik melalui sambungan telepon, Sabtu 16 September 2017.

Baca Juga :   Rumah Warga Ludes Dilalap Api, Sat Brimob Gerak Cepat Bersihkan Puing - Puing Kebakaran

Lanjut dikatakan, rencana pelatihan peningkatan kafasitas pemerintah desa, senin 18 September 2017 mendatang, yang menarik kontribusi sekira 5 juta rupiah, peruntukkanya jelas dan bisa di pertanggung jawabkan.

Kontribusi para kepala desa tersebut, untuk biaya nginap sewa hotel, komsumsi, sewa ruang pertemuan dan biaya jasa pemateri yang kami undang dari balai besar pelatihan peningkatan kafasitas pemerintah desa di Malang dan balai pelatihan di Makassar selama 4 hari berturut-turut. Jelas Taufik.

Demikian pula dengan pelatihan BUMDes beberapa waktu lalu, kata Taufik, orientasinya adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola perusaan desa. Tentu biaya yang mereka keluarkan, sejatinya adalah untuk mereka sendiri dan itu dapat dipertanggung jawabkan.

Baca Juga :   Menakar Potensi Konflik Lahan Tambang Labuandala  ( Bagian I )

Taufik juga menyebut soal adanya dana yang digunakan saat pelantikan kepala desa di masjid Agung pada bulan Juni lalu, adalah murni inisiatif dari para kepala desa sendiri. Sebab mereka sendiri yang menghendaki agar dalam acara tersebut turut menghadirkan keluarga sekaligus buka bersama ketika itu.

“Mengenai kegiatan seminar hukum dan paralegal desa yang pelasanaannya di Jogya ketika itu, saya tidak bertanggung jawab karena tidak ada kordinasi dengan pihak DPMD. Kegiatan itu di pertanggung jawabkan oleh event organizer sultra raya yang ada di kendari” tutup Taufik

Baca Juga :   PPK Bengo Gelar Bimtek, Jaga Integritas dan Loyalitas KPPS

Penulis : Asri Romansa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *