Bone, Global Terkini- Sukses meraih gelar Magister Hukum (MH), Camat Tanete Riattang Timur, Andi Muhammad Iqbal Walinono, kini berbagi isi penelitian tesisnya yang mengupas secara mendalam tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Tesis yang berjudul “Peranan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih” ini menjadi pijakan akademik sekaligus sumbangsih pemikiran bagi dunia birokrasi.
Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui dan menganalisis peranan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta (2) Mengetahui dan menganalisis upaya hukum terhadap pelanggaran asas-asas tersebut.
Dengan metode penelitian hukum normatif, Andi Iqbal menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggali makna dan implikasi hukum dari penerapan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.
Hasil penelitian menyoroti dua hal utama. Pertama, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai tolok ukur keabsahan keputusan, mencegah maladministrasi, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pelanggaran terhadap asas ini bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga dapat dibatalkan secara hukum.
Kedua, upaya hukum terhadap pelanggaran asas berperan melindungi hak warga negara, memperkuat akuntabilitas, dan menegakkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui mekanisme administratif, termasuk keberatan dan banding, serta melalui jalur peradilan Tata Usaha Negara, perdata, dan pidana. Meski demikian, efektivitas mekanisme ini masih terkendala prosedur yang kompleks, substansi hukum yang belum optimal, pemahaman pejabat yang terbatas, serta infrastruktur peradilan yang belum memadai.
Berdasarkan temuan tersebut, Iqbal Walinono menyarankan agar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga menjadi nilai kerja ASN dan diintegrasikan ke dalam sistem evaluasi kinerja, kesadaran profesional, dan moral aparatur negara. Selain itu, pemahaman aparatur terhadap asas ini perlu diperkuat melalui pelatihan, penyederhanaan mekanisme hukum, pemanfaatan teknologi, dan reformasi birokrasi yang transparan. Dengan langkah ini, asas tersebut dapat berfungsi efektif sebagai pengendali kekuasaan, penjamin akuntabilitas, dan sarana meningkatkan kepercayaan publik.
Dengan tesis ini, Camat Andi Iqbal tidak hanya menambah gelar akademik, tetapi juga memberi sumbangan nyata bagi upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bone.
