Bone, Global Terkini- Sekretariat Daerah Kabupaten Bone menganggarkan sekitar Rp3 miliar untuk tenaga outsourcing pada tahun 2026. Berdasarkan dokumen yang dihimpun, total anggaran mencapai Rp3.051.942.096 dengan jumlah tenaga sebanyak 56 orang yang tersebar di berbagai fungsi layanan.
Berdasarkan informasi, tenaga administrasi menjadi yang terbanyak, 32 orang dengan total anggaran mencapai Rp1,7 miliar lebih. Tenaga ini ditempatkan untuk mendukung administrasi Bupati sebanyak 11 orang, Wakil Bupati 13 orang, Sekda 2 orang hingga operasional mess Pemda sebanyak 6 orang.
Untuk tenaga pelayanan umum, tercatat sebanyak 4 orang dengan total anggaran Rp196 juta lebih. Mereka terdiri dari 2 influencer dan 2 imam masjid yang ditempatkan di rumah jabatan Bupati.
Sementara itu, tenaga sopir berjumlah 12 orang dengan total anggaran lebih dari Rp711 juta. Mereka terbagi, untuk melayani Bupati 8 orang, Wakil Bupati 2 orang, Sekda 1 orang, serta asisten 1 orang.
Adapun tenaga juru masak sebanyak 8 orang, dengan total anggaran Rp428 juta lebih. Mereka bertugas menyiapkan konsumsi di rumah jabatan Bupati sebanyak 5 juru masak, Wakil Bupati 2 juru masak, dan Sekda 1 juru masak.
Kasubag TU Setda Bone, Fitriani, saat dikonfirmasi, Selasa 21 April 2026, terkait daftar nama tenaga outsourcing tersebut, mengaku pihaknya tidak dapat mempublikasikan identitas para pekerja.
Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya dapat menyampaikan jumlah tenaga serta total anggaran.
“Kami punya nama-namanya, tapi mohon maaf sepertinya tidak perlu untuk dipublikasikan. Kami cukup kasih jumlah dan total anggaran,” ujarnya.
Fitriani menyebut, seluruh tenaga outsourcing itu disediakan pihak penyedia (vendor).
Sementara itu, pihak vendor yang disebut sebagai Alfin Grup juga belum dapat memberikan rincian nama tenaga kerja yang ditempatkan.
Saat dikonfirmasi terkait petugas Administrasi yang ditempatkan 6 di Mess Pemda, Alfin mengaku akan memberikan klarifikasi saat sudah di Bone karena semuanya ada di sistem.
“Nanti kalau di bone saya kabariki,” ujarnya via WhatsApp.
Minimnya keterbukaan terkait identitas tenaga outsourcing ini memunculkan sorotan terhadap transparansi pengelolaan anggaran, terlebih dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah. Hingga kini, mekanisme rekrutmen dan detail penempatan tenaga masih belum dijelaskan secara terbuka.
