Bone, Global Terkini- Ketegangan mewarnai rapat penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2025 di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone, Senin, 20 Oktober 2025 sore.
Anggota Banggar, Andi Muhammad Salam (Lilo AK), menyampaikan penolakannya terhadap rencana kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp340 miliar menjadi Rp490 miliar. Ia menegaskan angka tersebut seharusnya dikembalikan ke hasil evaluasi Pemprov Sulsel.
Pandangannya langsung disela Hj Adriani dari fraksi PPP yang menilai target lebih tinggi tidak masalah, asal realistis dan terukur.
Perdebatan pun tak terhindarkan. Suasana kian panas ketika Lilo terlihat marah, meja digebrak, dan suara bentakan terdengar di ruang rapat. Di sisi Hj Adriani, sebuah cangkir bahkan melayang pecah berserakan di lantai, sebelum situasi berhasil diredam.
Meski tetap pada pendiriannya menolak kenaikan PAD, Lilo akhirnya menutup pernyataannya dengan nada tajam.
“Mohon dituangkan dalam berita acara, kami tetap konsisten pada hasil evaluasi Pemprov. Biarkan mereka (TAPD -red) bertindak semaunya, tidak ada gunanya rapat ini kita lanjutkan, tutup saja, yang jelas kita sudah berikan berbagai saran dan masukan, ketika kita sudah menyampaikan kebaikan, InsyaAllah akan bernilai ibadah di sisi Allah,” ujarnya.
“Bukan apa, tidak enak kita, karena apa pun yang kita disampaikan, percuma, mereka tetap melakukan apa yang mereka mau lakukan, bisa-bisa chaos kita,” tambahnya.
Menjelang rapat ditutup, Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, menyampaikan kekecewaannya terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai bertindak sepihak.
“Seharusnya apa yang jadi saran dan masukan di Banggar, itu dijalankan. Kenapa kemarin saya dua kali pertemuan Banggar saya tidak hadir?, karena begini, saya selaku pimpinan tidak didengar,” katanya.
“Ini semau-maunya saja TAPD, asal bapak senang. Tidak seperti itu caranya Pak!! dengarkan juga kami, jangan seolah-olah Banggar ini hanya jadi seremoni saja,” tegasnya.
Tenri menekankan, hasil rapat Banggar seharusnya menjadi keputusan bersama, apa yang jadi masukan seharusnya didengar Pemerintah Daerah.
