Bone, Global Terkini- Warga Kabupaten Bone mengeluh terkait maraknya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan sejumlah sekolah.
Kedoknya bermacam-macam. Yang baru-baru ini adalah pihak sekolah diduga meminta uang untuk acara perpisahan dan wisata.
Parahnya ikut atau tidak pada kegiatan tersebut, permintaan biaya harus dipenuhi.
Khawatir akan dipersulit dan dipojokkan, para orang tua terpaksa memberikan biaya yang diminta.
“Kita diminta bayar Rp 300 ribu per-siswa, kalau orang tua mau ikut, satu pendamping tambah menjadi Rp 400 ribu,” ucap Y diamini S, orang tua siswa SD Inpres 12/79 Macanang.
Rencananya siswa akan dibawa berwisata ke pantai tanjung bira Kabupaten Bulukumba.
Mereka yang ikut akan menginap se-malam di penginapan yang telah disiapkan pihak sekolah.
Y menjelaskan tidak hanya biaya Rp 300 ribu, hal lain yang memberatkan mereka karena juga diminta menandatangani surat pernyataan persetujuan yang isinya jika terjadi hal-hal tidak diinginkan seakan bukan menjadi tanggungjawab sekolah.

“Kami juga sebenarnya berat di situ, tapi mau bagaimana harus ditandatangani,” keluh Y.
Kepala sekolah SD Inpres 12/79 Macanang, Akbar membantah hal tersebut.
Dia beralasan, pungutan yang dilakukan merupakan keputusan atau hasil rapat bersama komite menindaklanjuti keinginan para siswa.
Pihak sekolah hanya sebatas memfasilitasi.
Meski dalam rapat sempat terjadi protes dari belasan orang tua siswa yang merasa tidak siap, namun kata Akbar, keputusan sudah final dan harus mengikuti suara terbanyak.
Belakangan Akbar kembali menjelaskan jika pungutan tersebut tidaklah wajib.
“Tidak ada paksaan, kalau tidak mau membayar tidak apa-apa, tidak ada masalah,” ujarnya.
Adapun terkait surat persetujuan, Akbar memastikan pihaknya tetap bertanggungjawab, namun tidak pada kejadian seperti kecelakaan.
“Karena itu takdir bukan kita minta, kalau kejadian anak berkelahi tetap kita tanggungjawab karena kalau itu kelalaian,” katanya.
Respon (1)