Bone, Global Terkini- Sudah enam kali rapat membahas terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 digelar DPRD Kabupaten Bone, mulai dari rapat banggar, konsultasi, hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) seperti yang dilaksanakan, Senin 26 Juni 2023.
Rapat tidak hanya membahas soal realisasi pendapatan dan belanja, tapi juga membahas sejumlah program yang tidak terakomodir, diantaranya pokok-pokok pikiran (Pokir) para anggota Dewan.
Kepala Bidang Anggaran BKAD Bone, Andi Iqbal Walinono dalam kesempatannya memaparkan, realisasi pendapatan hingga bulan ini baru sekitar 33,8 persen. Sementara untuk realisasi belanja baru mencapai 28,7 persen.
Kepala BKAD Bone H Najamuddin mengakui ada keterlambatan soal realisasi dimaksud.
Terkait hal itu, Andi Iqbal membeberkan beberapa faktor yang menjadi penyebab. Kelambatan realisasi belanja misalnya, disebabkan proses pengadaan barang dan jasa yang tahun ini berbeda dengan tahun kemarin, di mana pada tahun ini semua harus melalui sistem e- Katalog.
Sementara terkait kelambatan realisasi pendapatan, disebabkan DAU yang harus dilakukan reimbursement.
” Alhamdulillah kemarin laporan serapan DAU earmarking ini diterima dan sudah terealisasi sebesar Rp 115 Milyar, ” Katanya.
Masih kata dia, faktor kedua terkait kelambatan realisasi pendapatan yakni, kebijakan Pemda dalam rangka implementasi UHC terkait sumber pendanaan, di mana bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp 19 Milyar belum terealisasi se-Sen pun hingga saat ini.
Selain faktor-faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lainnya.
” Intinya, saya selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BKAD yang bertanggungjawab atas penyusunan APBD, APBD-P akan melakukan penyusunan perubahan mendahului perubahan APBD berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mendasari dapatnya dilakukan perubahan penjabaran APBD, ” Ujar Andi Iqbal.
Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Idris Rahman mengatakan, seharusnya realisasi APBD sampai bulan ini sudah mencapai 60 persen.
Ditanya soal program atau Pokir sejumlah anggota Dewan yang tidak terakomodir pasca terbitnya PMK 212 untuk memenuhi porsi anggaran DAU earmarking, dapat diakomodir dalam Parsial kedua APBD 2023 atau tidak, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memberikan kepastian.
Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua TAPD Andi Islamuddin menegaskan, tidak ada dalam notulen rapat yang menyebutkan hal tersebut.
Sementara itu, hasil rapat yang dibacakan Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan, mengharuskan TAPD mempercepat realisasi belanja dan melakukan penyesuaian terkait program yang tidak terlalu urgent, agar digantikan dengan program yang sifatnya langsung ke Masyarakat.
” Yang dikatakan tadi adalah melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang tersebar di beberapa OPD yang dianggap tidak urgent, contoh kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, kenapa dianggap tidak urgent karena pada saat itukan tidak ada Bupati dan Wakil yang definitif, ” Ungkap Andi Islamuddin.
” Yang pasti kuncinya, setelah apa yang dibacakan Ketua DPRD selaku pimpinan rapat, adalah mengembalikan seluruh program atau kegiatan yang dibutuhkan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti itulah harapannya, dan apa yang disampaikan akan ditindaklanjuti, ” Pungkasnya.
