Medan, Globalterkini.com – Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H.Darma Wijaya menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI, melalui Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, atas keberhasilan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tqhun 2018 dan meraih opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP), saat acara Rakorda akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah wilayah Sumatera Utara di aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro. Selasa, 23 Oktober 2019.
Acara tersebut dihadiri Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jendral Kemenkeu RI, R Wiwin Istanti, Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Tiarta Sebayang. Hadir pula para Bupati /Walikota se-Sumatera Utara, Kepala BPKA Sergai, dan pejabat terkait lainnya dari kabupaten/kota se-Sumut.
Gubernur Edy Rahmayadi, dalam sambutannya mengharapkan daerah-daerah yang meraih penghargaan opini WTP, bisa mempertahankannya. Sedangkan untuk daerah yang belum memenuhi, bisa mengejar ketertinggalannya. Kemungkinan juga perlu peningkatan secara masif, hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumatera Utara meraih WTP dari BPK. “Ini merupakan kewajiban. Bila menemukan kesulitan, ada lembaga yang siap membantu. Jika dibanding tahun lalu, jumlah Pemda yang meraih WTP tahun ini mengalami peningkatan, yaitu dari 14 menjadi 17 Pemda. Kata Edy
Selain Kabupaten Sergai, terdapat 16 kabupaten/kota lainnya yang menerima penghargaan seperti, Pemprov Sumatera Utara, Pemkot Gunungsitoli, Pemkot Sibolga, Pemkot Tebingtinggi, Pemkot Binjai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Samosir, Pamkab Batubara, Pemkab Humbanghasundutan, Pemkab Deliserdang, Pemkab Labuhan batu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab Tapsel.
Kepala Kantor wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara, Tiarta Sebayang, mengharapkan, bagi daerah yang masih belum meraih WTP, perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil. “belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP dan Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien” ungkap Tiara.
Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti mengatakan,”WTP bukanlah tujuan akhir. Laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya. Kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Oleh karennya, pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dengan daerah lain yang belum mencapai WTP” ujar Wiwin Istanti.
Selain Pemda, ada 5 lembaga/instansi di Provinsi Sumatera Utara yang mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb sebagai Unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) kategori penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah terbaik periode tahun 2018. Kelima lembaga/instansi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumut, Pengadilan Tinggi Medan, BPS Provinsi Sumut dan Kanwil BPN Provinsi Sumut.
Sementara itu, Wabup Sergai usai menerima penghargaan mengatakan, sangat mengapresiasi digelarnya Rakorda tersebut. Menurutnya, Rakorda ini bermanfaat dalam meminimalisir kesalahan dan kekeliruan kita dalam meyajikan laporan keuangan. Sehingga diharapkan kedepannya dapat menyajikannya lebih baik lagi. Ini merupakan kerja keras kita bersama, karenanya saya mengapresiasi seluruh OPD dan kedepannya sinergitas ini hendaknya dapat kita tingkatkan lagi. Pungkas Darma Wijaya.
(Budi Lubis)
