Bone,Globalterkini.Com- Tiga bulan terkahir ini kisruh Bantuan Sembako Pangan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus memanas, tidak hanya di Kabupaten Bone, namun juga terjadi di wilayah-wilayah lain Indonesia.
Permasalahannya nyaris sama, penunjukan supplier oleh Tim Koordinasi (Tikor) diduga merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kekisruhan tersebut membuat Ketua Apdesi Sulawesi Selatan, Andi Sry Rahayu Usmi ikut angkat suara. Dia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia melakukan kajian ulang terhadap Pedoman Umum (Pedum) program tersebut.
Sry Rahayu berharap, Pedum dapat berbanding lurus dengan konsep ekonomi kerakyatan berbasis produk lokal.
” Sehingga program Pemerintah pusat sejalan dengan program Pemerintah Sul-Sel yang hari ini gencar disosialisasikan, yakni untuk mengembangkan produk lokal, ” Kata Sry Rahayu, Sabtu 21 November 2020.
” Kami yakin hal tersebut efektif meningkatkan perekonomian kelas bawah, karena tidak hanya harga pasar petani yang meningkat, tapi juga dapat menyerap tenaga kerja. Seperti di Kabupaten Jeneponto, produk lokal dimasukkan dalam program tersebut, semoga ini dapat menjadi renungan, ” Imbuhnya.
Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Ketua Aliansi Pemuda Menggugat (APM), Andi Arman Rahim, Kamis 19 November kemarin.
” Program BPNT bukan hanya menjamin pasokan gizi bagi masyarakat kurang mampu, tapi juga harusnya menumbuh kembangkan pengusaha lokal. Kan aneh, jika kita yang merupakan lumbung pangan tapi malah mengkonsumsi pangan dari luar, kehadiran supplier memonopoli perdagangan membuat perekonomian agak pincang, ” Ujarnya.
” Bengo contohnya, sudah beberapa usaha ayam petelur gulung tikar, padi petani bahkan dijual ke luar kabupaten karena pangan tersedia tidak dimanfaatkan, harusnya kita terapkan sistem ekonomi kerakyatan, kehadiran supplier membuat kita seperti ayam bertelur di lumbung padi tapi mati kelaparan, ” Tambahnya.
Sebelumnya, APM bahkan melayangkan somasi ke Sekprov Sul-Sel, lantaran kebijakannya menunjuk dan meng-SK kan perusahaan tertentu untuk pengadaan pangan program BPNT dinilai keliru dan menyimpang dari Pedum.
Bahkan dengan tegas APM juga menyebut, Tikor tidak memeliki kewenangan untuk itu.
Penulis: Indra Mahendra
