Kolut,GlobalTerkini-com-Cuitan ketua DPRD, Muzakir Sarira, di media sosial terkait sejumlah masalah pembangunan, mendapat respon dari kalangan aktivis Kolaka Utara (Kolut), Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan aksi demo.
Sebelumnya, status yang di posting melalui medsos tersebut menyasar masalah tambang di Kecamatan Batuputih, lalu berpindah ke pembangunan objek wisata pantai berova. Masalah itu di anggap sebagai pernyataan kontroversial yang menjadi bola panas dan disinyalir bertujuan menyerang eksekutif.
Hal ini dikatakan oleh Kepala bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) Hipermaku Kabupaten Kolaka Utara, Ahmad Akbar. “Cuitan ketua DPRD ini menjadi bola panas yang disinyalir menyerang eksekutif. Jika dicermati, carut marut masalah pembangunan di Kolaka Utara, tidak terlepas dari tanggung jawab DPRD sebagai pungsi bujeting (anggaran).” Ujar Ahmad, ditemui Sabtu, (7/10/17)
Jika disinyalir bermasalah kata Akbar, kenapa DPRD melegitimasi atau mengesahkah dalam rapat?. Itu kan menjadi indikator jika ada keterlibatan DPRD ikut andil dalam persoalan tersebut. Kalau sudah diketahui bermasalah, harusnya DPRD menolak atau tidak ketuk palu untuk eksekusi anggaran.
“Seyogjanya antara eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk membicarakan persoalan ini untuk dicari solusinya. Bukan justru menulis status di facebook kemudian menjadi konsumsi publik yang tidak ketahuan ujung pangkalnya” urai Ahmad
Terkait soal ini, ketua DPRD Kolaka Utara, Muzakir Sarira, tidak memberi respon atau menanggapi permintaan wawancara klarifikasi globalterkini.com. meski beberapa kali dihubungi via telepon selulernya maupun sourt massage service (sms). Bahkan, selang beberapa menit setelah dihubungi, nomor tersebut sudah tidak aktif.
Sementara itu, para aktivis yang tergabung di beberapa lembaga akan menyikapi masalah ini dengan melakukan heering ke DPRD. Kita akan pertanyakan soal carut marutnya pembangunan di Kolut ini. Dan kami meminta pihak legislatif maupun eksekutif agar transparan membuka data. Jangan ada dirahasiakan. Tegas Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kolaka Utara, Muhammad Awaluddin. Sabtu (7/10/17)
Saat yang sama, Ketua Harian Komite Pengawan Korupsi Indonesis Timur (KPK-INTIM) Cabang Kolaka Utara, Ahmad Yarib, mengungkapkan jika sejumlah pasilitas pemerintah yang dibangun di atas tanah reklamasi baypas Kolaka Utara, belum memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB), alas hak lokasi (lahan), dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), katanya
Sejumlah bangunan yang di maksud yakni, Masjid Agung Lasusua, pasar sentral lacaria, kantor perpustakaan terapung, lokasi timbunan rencana stadion, pembangunan kantor Polres Kolaka Utara, Pembangunan Hotel dan masih banyak lagi. Ujar Yarib.
Sebelumnya, sejumlah masalah tersebut telah viral di media sosial. Bahkan menjadi perbincangan hangat di warung kopi maupun dalam diskusi non formal antar para aktivis. Akan kah masalah ini terurai dan terselesaikan?
Penulis : Asri Romansa
