Bone, Globalterkini.Com- Sebagaimana diamanatkan UU No 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, nyaris seluruh Desa di Kabupaten Bone telah membentuk BUMDes.
Namun sejumlah persoalan muncul seiring hal tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Islamuddin dalam sambutannya pada kegiatan Bimtek di Helios hotel mengungkapkan, persoalan muncul disebabkan pengelola BUMDes dipilih oleh masyarakat.
” Sehingga kemampuan pengelolaan keuangan belum menampakkan hasil yang baik dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), ” Ungkapnya, Minggu 4 Oktober 2020.
” Selain itu, persoalan lain adalah rendahnya daya ungkit dan daya dorong ekonomi Desa, dengan modal yang ada, harusnya didukung sumberdaya manusia yang cerdas dan memiliki kemampuan, kemampuan mengelola keuangan dengan catatan sederhana, dapat dipahami dan dimengerti semua pihak, ” Tambahnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Drs H Andi Muh Yamin Tahir, Kadis Koperasi Ir H Andi Baharuddin, Pemateri Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Ardy Yusuf, Guru Besar Akuntansi UNHAS dan pihak Kejaksaan.
Ketua FKKPB Bone, Muhammad Ilham mengatakan, Bimtek merupakan hal wajib bagi pengurus BUMDes dan BUMDESMA.
Dilaksanakan oleh Forum Komunikasi dan Kerjasama Penasehat BUMDes Dan BUMDESMA (FKKPB). Bimtek dibagi menjadi enam gelombang, dimulai tanggal 4 hingga 10 Oktober 2020.
Setiap gelombang diikuti 40 peserta.
” Tujuannya, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pengurus BUMDes dan BUMDESMA, menata tertibkan pengelolaan keuangan dan menyederhanakan bentuk- bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan, ” Pungkas Ilham.
Penulis: Andi Trisna
