Bone, Globalterkini.com – Prekwensi hujan yang meningkat akhir akhir ini, menyebabkan sejumlah ruas jalan rusak parah. Tidak hanya terjadi dalam wilayah kota kabupaten Bone, namun hampir sebahagian besar inprastruktur jalan peghubung antar kabupaten dan kecamatan atau antar kecamatan dan desa terlihat mulai hancur dan rusak berat. Seperti poros Pattiro Bajo, Kelurahan Majang, Desa Maduri, Apala, Tanete Buang, Watu, hingga Kecamatan Amali. Rusaknya inprastruktur jalan menjadi pemandangan sehari hari di kabupaten Bone.
Sebahagian besar penyebab hancurnya jalan di kabupaten Bone, disinyalir akibat maraknya aktifitas armada pengangkut material tambang yang bertebaran dibeberapa titik. Dan sejak beberapa tahun terakhir ini, penindakan terhadap keberadaan tambang – tambang yang tidak berijin, nyaris lumpuh dan jalan ditempat. Dari investigasi lapangan globalterkini ditemukan indikasi kuat adanya oknum aparat penegak hukum, oknum kepala desa, bahkan sampai kepala lingkungan, ikut bermain dalam bisnis tersebut.
Selain akibat aktivitas armada tambang yang berseliweran di jalan jalan kabupaten atau desa, kondisi kerusakan kian diperparah oleh tingginya curah hujan dalam beberapa pecan terakhir. Ironisnya, upaya perbaikan dan pembenahan jalan juga belum memperlihatkan tanda tanda sama sekali, kecuali dalam wilayah kota, terlihat pembenahan tambal menambal.
Terkait hal itu, salah satu wilayah yang juga terdampak kerusakan jalan sangat parah yaitu desa Selli yang satu arah dengan desa Tungke, kecamatan Bengo, kabupaten Bone. “dari arah jalan poros propinsi, menuju ke desa Tungke, panjang jalan sekitar 7 kilometer mengalami kerusakan yang sangat parah. Karena itu statusnya jalan kabupaten, maka kami tidak boleh mengalokasikan dana desa (DD) untuk memperbaiki jalan itu”. Ujar kepala desa Selli, H. Saharuddin, S.Pi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Sabtu malam, 13 Juni 2020.
Kegeraman dan keresahan masyarakat kabupaten Bone tentang kerusakan inprastruktur jalan yang cukup parah, sudah seringkali ditunjukkan dengan menanam pisang atau tumbuhan lain dibadan jalan yang rusak sebagai bentuk protes terhadap kinerja pemerintah. Sama seperti yang dilakukan oleh warga desa Selli dan desa Tungke terhadap rusaknya jalan kabupaten diwilayah itu. Mereka menanam pohon pisang dibadan jalan yang terlihat sudah hancur, mirip area sawah yang sedang digarap.
“Kami menanam pisang ini karena melihat keadaannya memang layak untuk ditanami. Artinya, jika ini adalah jalan, selayaknya pemerintah memperhatikan agar diperbaiki. Karena kondisinya mirip kebun, maka kami tanami pohon pisang. Ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena tidak ada perhatian sama sekali dengan kondisi jalan kami disini. Padahal, setiap tahun kami selalu taat membayar pajak. Bukan hanya pajak bumi bangunan, tapi seabrek pajak lainnya yang menjadi beban, sudah kami tunaikan. Tapi kenapa sebaliknya yang kami terima seperti ini?”. Tutur warga seakan memelas untuk sebuah perhatian dari pemerintah.
Dalam kondisi seperti ini, warga kadang mudah tersulut emosi. Kemarahan warga terhadap salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , Sainuddin, dinilai melontarkan kalimat yang tidak etis terkait hancurnya jalan didesa tersebut, sehingga menyulut kemarahan warga.
Dari keterangan warga diketahui jika anggota BPD, Sainuddin melakukan pungutan kepada warga, untuk membenahi jalan yang rusak tersebut. Adanya inisiatif seperti itu, dilakukan secara sepihak tanpa diketahui oleh kepala desa. Bahkan, usai shalat jumat, Sainuddin mengumumkan bahwa, “jalan rusak yang menghubungkan desa Selli dan desa Tungke, adalah kewenangan kabupaten untuk memperbaiki. Jadi kalau tidak mau menyumbang, biarkan saja jalan itu rusak” ujar Sainuddin.
Pernyataan itu membuat ketersinggungan warga, karena disampaikan dengan nada ketus. Sainuddin bahkan mengungkapkan kalimat tantangan, bagi warga yang suka mengkritik agar diberikan kesempatan untuk tampil. “mau dilihat apa yang bisa dilakukan”. Kata Sainuddin seperti yang ditutukan warga kepada globalterkini.
Saat soal adanya pungutan sumbangan yang dilakukan oleh anggota BPD untuk pembenahan jalan tersebut, kepala desa Selli mengatakan tidak tahu menahu soal itu. Sementara, Sainuddin yang dituding menjadi biang kerok melalui pernyataan yang tidak etis, enggan menerima panggilan telepon saat dihubungi secara berulang ulang untuk diklarifikasi terkait soal penyataannya dan pungutan pada masyarakat. Bahkan saat dihubungi kembali, terdengar nada telepon sudah tidak aktif.
Semoga masalah kerusakan jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tidak menimbulkan kisruh dimasyarakat karena adanya perbedaan pandangan.
Asri Romansa
