Bone, Global Terkini- Proyek pembangunan gedung Pengadilan Agama Watampone menjadi sorotan. Badan Pengawasan (Bawas) dan BPKP dikabarkan akan turun melakukan pengecekan terhadap proyek bernilai belasan miliar rupiah tersebut.
Rencana pemeriksaan itu dibenarkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Zainuddin.
“Infonya semua yang ada pembagunan,” katanya, Minggu 22 November 2026.
Sementara itu, Direktur Operasional CV Surya Abadi, Irwan, membantah temuan Lembaga Garuda Hitam Bone terkait dugaan penyimpangan spesifikasi rangka plafon dan kuda-kuda atap.
Irwan menegaskan tidak ada penyimpangan sebagaimana yang disampaikan Ketua DPD Garuda Hitam Bone, Andi Harun.
Ia mengakui terdapat perubahan pada struktur dan volume pekerjaan. Namun, menurutnya, perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan bangunan, bukan mengurangi spesifikasi.
“Contoh jarak rangka yang tadinya satu setengah meter kita ubah menjadi satu meter supaya bisa lebih kuat,” katanya.
Irwan juga menyatakan pihaknya siap menghadapi proses hukum apabila dugaan penyimpangan tersebut dilaporkan. Bahkan, ia mengancam akan menempuh langkah hukum balik jika hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya penyimpangan.
“Kalau setelah dicek ternyata tidak ada penyimpangan, kami akan tuntut balik,” pungkas Irwan.
Di sisi lain, Garuda Hitam Bone menyatakan siap mendampingi BPK melakukan pengecekan di lokasi proyek. Mereka juga siap menunjukkan secara langsung dugaan penyimpangan yang sebelumnya ditemukan.
“Kalau diajak, kita siap tunjukkan,” tegas Andi Harun.
Sebelumnya, Garuda Hitam menyoroti dugaan ketidaksesuaian spesifikasi rangka plafon dan profil baja ringan untuk konstruksi atap dengan gambar kerja serta dokumen lelang.
Harun menduga terdapat perbedaan jarak pemasangan rangka plafon serta ukuran dan ketebalan baja ringan yang digunakan.
Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Umat (LAMPU) juga pernah mendesak penghentian sementara proyek tersebut terkait dugaan belum terbitnya PBG, pengawasan yang dipertanyakan, dugaan mark-up anggaran hingga Rp800 juta, hingga persoalan keselamatan kerja.
Ketika itu Zainuddin mengakui PBG belum terbit meski pembangunan telah memasuki tahap kedua.
Ia juga membantah tudingan konsultan pengawas tidak menjalankan tugasnya dan memastikan pengawasan dilakukan serta menyebut keberadaan CCTV sebagai sarana pemantauan proyek.











