Bone, Global Terkini- Pembangunan gedung Pengadilan Agama (PA) Watampone kembali menuai sorotan. Kali ini, Lembaga Garuda Hitam Kabupaten Bone menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi rangka plafon dan kuda-kuda atap dengan gambar kerja serta dokumen teknis proyek, Jumat 20 November 2026.
Temuan tersebut muncul saat proyek bernilai belasan miliar rupiah itu memasuki tahap pemasangan atap dan plafon.
Ketua DPD Lembaga Garuda Hitam Bone, Andi Harun, mengatakan indikasi penyimpangan ditemukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan langsung di lokasi pekerjaan.
Berdasarkan pencocokan dengan gambar kerja Detail Plafon (Det-10 dan Det-11) yang disetujui konsultan pengawas PT Tata Nusa Consultant dan kontraktor pelaksana CV Surya Abadi, pihaknya menemukan dugaan ketidaksesuaian jarak dan modul pemasangan rangka penggantung plafon.
“Intinya tidak sesuai gambar,” kata Harun.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kekuatan rangka penahan beban plafon. Ia juga menduga material yang digunakan lebih murah dibandingkan spesifikasi dalam dokumen lelang.
Sorotan serupa ditemukan pada konstruksi kuda-kuda atap.
Material baja ringan yang telah terpasang maupun masih tertumpuk di lokasi proyek diduga tidak sesuai ukuran dan ketebalan profil. Padahal, material tersebut digunakan untuk konstruksi atap Onduvilla.
Harun menilai, jika dugaan itu terbukti, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dapat memengaruhi keamanan konstruksi, terutama dalam menahan beban angin dan beban atap.
Ia juga mempertanyakan fungsi konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana dalam memastikan mutu pekerjaan.
Menurutnya, perbedaan antara gambar kerja dan realisasi di lapangan tidak boleh dibiarkan, terlebih proyek tersebut merupakan fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran negara.
Harun bahkan menduga penggunaan material yang lebih murah berpotensi menguntungkan pihak tertentu.
Ia meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama tim teknis Pengadilan Agama Bone melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap material yang digunakan dan mencocokkannya dengan spesifikasi dalam dokumen lelang.
“PPK dan tim teknis harus melakukan pengawasan terhadap spesifikasi material yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan yang dilelangkan,” ujarnya.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus PPK, Zainuddin, saat dikonfirmasi tidak membantah adanya perubahan pada struktur dan volume pekerjaan.
Namun, ia berdalih perubahan tersebut bukan pengurangan, melainkan penambahan untuk memperkuat bangunan.
Penjelasan itu disampaikan setelah pihaknya mengonfirmasi pengawas pekerjaan.
Anehnya, beberapa hari setelah memberikan penjelasan tersebut, Zainuddin justru meminta pihak CV Surya Abadi menemui Harun untuk membuat pengaturan, “Supaya ini tidak ribut,”
Temuan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material ini menambah daftar persoalan dalam pembangunan gedung Pengadilan Agama Bone.
Sebelumnya, Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Umat (LAMPU) mendesak penghentian sementara proyek tersebut. Mereka menyoroti dugaan belum terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pengawasan yang dipertanyakan, dugaan mark-up anggaran hingga Rp800 juta, serta persoalan keselamatan kerja.
Saat itu, Zainuddin mengakui PBG belum terbit meski pembangunan telah memasuki tahap kedua.
Ia juga membantah tudingan bahwa konsultan pengawas tidak menjalankan tugasnya.













