Bone, Global Terkini- Redaksi Global Terkini menerima pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang memuat tudingan terkait dinamika internal pemerintahan di Kabupaten Bone. Pesan tersebut juga berisi narasi panjang yang menyebut sejumlah nama dan sangat sensitif.
Isi pesan yang diterima redaksi menyebut:
“Bone ini yg atur sebenarnya Edy Syam semua, kemarin Mastaram curhat d jamaah masjid Nurul Islam biru beberapa hari katanya sebelum di non job dibilangi Mastaram “uhancurkan ko tilac**” di depan istrinya d rujab, Sm seperti nanti nasibmu Arman Boby, Bambang, sedikit lg nanti sy, Sahar juga.. br Alena gare mau sekda. Na pangkat belum memenuhi.. kasian mastaram sambil menetes kan air mata”
Menanggapi hal tersebut, Edy Saputra Syam yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone, dengan tegas membantah isi pesan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah.
“Lillahita’ala ndi itu fitnah, saya memang pernah marah ke pak Mastaram via telpon, tapi tidak sampai ada keluar kata-kata tilac**, itu pun saya marah karena jajaran bagian umum tidak ada yang ke Bakunge, dan kami semua pimpinan OPD yang dimarahi Bupati waktu itu karena dianggap tidak mengkoordinasikan dengan bagian umum. Terkait non jobnya Mastaram itu sudah sesuai aturan, dan beliau dijatuhi hukuman disiplin, sesuai LHP dari inspektorat, putaran mutasi pejabat itu hak prerogatif bupati, tidak mungkinlah seperti saya bisa atur-atur pimpinan saya,” kata Edy, Jumat 10 April 2026.
Ia juga membantah adanya konflik dengan sejumlah nama yang disebut dalam pesan tersebut.
“Kak Boby dan kak Sahar seniorku, tidak pernah kami berkonflik, mereka mentor ku, Kak bambang, bahkan mantan atasanku, juga tetanggaku di BeOne. Jadi itu tuduhan tidak berdasar,” sambungnya.
Lebih lanjut, Edy turut mengklarifikasi isu yang berkembang terkait mutasi ASN di Kabupaten Bone yang sebelumnya dikaitkan dengan sorotan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses mutasi telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, termasuk mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) BKN.
“Semua sudah sesuai, dan LHP inspektorat juga begitu hasil rekomendasinya,” ujarnya.
Menurutnya, mutasi dan demosi jabatan yang terjadi merupakan bagian dari evaluasi kinerja dan telah melalui prosedur resmi, termasuk persetujuan teknis dari BKN.
“Silahkan dicek, kami sudah melaksanakan mutasi sesuai NSPK, adapun pejabat yang terkena demosi itu sudah sesuai evaluasi kinerjanya. Buktinya kami tidak melanggar prosedur, persetujuan teknis (Pertek) BKN terbit,” pungkasnya.
