Bone, Global Terkini- Menyusul sorotan publik terkait pekerjaan proyek pembangunan irigasi di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone, memberikan klarifikasi resmi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bone, Anwar.
Sebelumnya, pantauan langsung di lokasi, Selasa, 6 Oktober 2025 siang, menunjukkan kualitas pengerjaan diduga jauh dari standar atau spesifikasi teknis yang mestinya diterapkan dalam proyek pemerintah.
Anwar menjelaskan, bahwa proyek tersebut bukan kegiatan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bone, melainkan merupakan program pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.
“Pekerjaan ini adalah kegiatan APBN melalui Inpres No. 2 Tahun 2025. Tanggung jawab pekerjaan ada pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, mulai dari kontraktor, pengawas, hingga PPK dilaksanakan oleh pihak Balai. Kabupaten Bone hanya sebagai penerima manfaat,” jelas Anwar.
Meski bukan kewenangan daerah, Anwar menegaskan, Dinas SDA dan Bina Konstruksi Bone telah turun sore tadi memantau kondisi pekerjaan di lapangan dan segera berkoordinasi dengan pihak pelaksana serta pengawas proyek.
“Pihak Dinas SDA Bone sudah melakukan pemantauan di lapangan dan langsung mengoordinasikan dengan penanggung jawab kontraktor, pengawas, dan PPK untuk segera memperbaiki pekerjaan dimaksud,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kepala Bidang SDA Bone, Kasdar, bersama Kepala UPT telah meninjau langsung lokasi proyek pada hari yang sama untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
“Barusan Pak Kabid Pak Kasdar ke lokasi melihat kondisi dan saya sudah sampaikan ke Kepala UPT per hari ini untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anwar menyebut pihaknya hanya memiliki kewenangan sebatas menyampaikan temuan dan memberikan saran perbaikan kepada pihak yang bertanggung jawab secara langsung.
“Kalau memang tidak sesuai spek, disarankan untuk dibongkar. Tapi itu hanya sebatas penyampaian karena bukan kewenangan kami. Saya kira pihak pelaksana pasti akan membongkar jika memang tidak sesuai spesifikasi,” tutupnya.
