NewsPeristiwa

Huru-Hara PBB-P2, Pagar Berduri Warnai Gelombang Ketiga Aksi di Bone

×

Huru-Hara PBB-P2, Pagar Berduri Warnai Gelombang Ketiga Aksi di Bone

Sebarkan artikel ini
Nampak pagar berduri di depan kantor Bupati Bone.

Bone, Global Terkini- Suasana ricuh kembali mewarnai halaman Kantor Bupati Bone, Selasa 19 Agustus 2025.

Ribuan massa aliansi Rakyat Bone Bersatu turun dengan jumlah lebih besar dari sebelumnya, menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kali ini, aparat tak ingin kecolongan. Pagar kawat berduri dipasang di depan kantor bupati, polisi berjaga, sementara barisan Satpol PP membentuk dinding manusia.

Namun, pengamanan ketat justru menambah tegang suasana.

Teriakan massa pecah, disertai lemparan batu dan air gelas ke arah aparat. “Bahkan jika pun setetes darah harus tumpah hari ini, maka kami tidak akan mundur,” teriak Taufiqurrahkan, koordinator aksi.

Baca Juga :   Temukan Pestisida Kadaluarsa di Toko Tani Bone, Polisi Pilih Humanis

“Pemerintah hari ini telah mencekik rakyatnya, kenaikan PBB-P2 adalah bentuk ketidakadilan bagi rakyat,” sahut orator lain.

Huru-hara pecah ketika sebagian demonstran mencoba menerobos pagar kawat duri. Dorong-mendorong tak terhindarkan, membuat beberapa mahasiswa terhimpit. Situasi sempat memanas sebelum orator kembali menenangkan barisan.

Gelombang protes ini lahir dari keputusan Pemda Bone bersama DPRD yang menyetujui kenaikan PBB-P2.

Pemerintah beralasan tarif tidak berubah, hanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang naik. Namun, di mata massa, perbedaan istilah tak menghapus fakta, beban pajak warga meningkat di tengah ekonomi yang belum pulih.

Baca Juga :   Penerima RasTra Desa Beringin Keluhkan Soal Pembagian

“Bone tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Semua sektor harus didorong,” ujar Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin pada aksi sebelumnya.

Penjelasan itu bagi massa hanya retorika, mereka menuding Pemda abai, sementara rakyat dipaksa menanggung.

Huru-hara ini menjadi catatan baru bagi duet kepemimpinan Andi Asman Sulaiman-Andi Akmal Pasluddin yang belum setahun menjabat. Gelombang protes beruntun menunjukkan retaknya komunikasi pemerintah dengan warganya.

Sore hari, massa masih berdemo dengan jumlah besar, tuntutannya, kebijakan PBB-P2 harus dibatalkan jika tak ingin Bone terus bergejolak.

Baca Juga :   Kadis Pendidikan Kota Makassar, Dukung Total Literasi Sekolah dan Perpustakaan Lorong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *