Bone, Global Terkini- Sekolah rakyat mulai disosialisasikan, langkah ini guna memastikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem berjalan tepat sasaran.
Kegiatan berlangsung di gedung PKK dan dibuka Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, Senin 25 Mei 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial hadir sebagai narasumber, kegiatan juga dihadiri Kepala Sekolah Rakyat.
Selain itu, pemerintah Kecamatan, Desa, pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), hingga para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan sosial tak ketinggalan.
Kepala Dinas Sosial Bone, H. Jemmy, mengatakan, penjaringan calon peserta didik berbasis data sosial ekonomi agar program benar-benar menyasar keluarga prasejahtera, khususnya di pelosok desa.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor penting memastikan validasi data masyarakat miskin ekstrem dan keluarga kurang mampu berjalan optimal.
“Program ini sangat baik, menyentuh langsung masyarakat yang kesulitan dapat akses pendidikan. Kami pastikan seluruh proses berjalan transparan, tepat dan benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, mengatakan sebanyak 270 siswa direncanakan akan diterima pada tahun ajaran mendatang.
Ia menegaskan program tersebut dihadirkan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
“270 siswa yang akan diterima tahun depan. Kami ingin Sekolah ini menyentuh masyarakat di pelosok. Makanya disisir, disaring siapa yang layak,” katanya.
Keberadaan Sekolah Rakyat, lanjut Bupati, menjadi solusi agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
“Sekolah Rakyat ini dibangun untuk masyarakat kurang mampu dan gratis,” tegasnya.
Bupati mengisahkan, perjuangan menghadirkan Sekolah Rakyat di Bone tidaklah mudah, harus beberapa kali melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“4 kali saya ketemu Sekjen dan 1 kali ketemu Menteri demi memperjuangkan Sekolah Rakyat ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan lokasi Sekolah Rakyat sengaja ditempatkan di Bajoe, karena di sana banyak masyarakat pesisir yang masih mengalami keterbatasan ekonomi hingga sulit menyekolahkan anak-anak mereka.
Dalam proses verifikasi calon peserta didik, Pemerintah Kabupaten Bone akan melibatkan tim gabungan lintas instansi untuk memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria.
Bupati Bone juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses verifikasi data karena dinilai paling memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Jadi kepala Sekolah Rakyat kalau tidak ada rekomendasi dari kepala desa, lurah maupun camat jangan diterima, karena mereka yang tahu persis wilayahnya,” pungkasnya.
