Mamasa, Global Terkini- Polemik pembangunan Laboratorium kesehatan di Desa Bombong Lambe mengemuka setelah lahan proyek bernilai puluhan miliar itu dipagari pemiliknya sendiri. Aksi pemblokiran tersebut memantik tanda tanya besar tentang kesiapan Pemda Mamasa dalam mengurus persoalan dasar, yakni kejelasan status tanah.
Aktivis Kabupaten Mamasa, Yohanis, angkat bicara, ia menilai insiden pemagaran lahan itu mengindikasikan lemahnya perencanaan sejak awal. Menurutnya, proyek yang menelan anggaran besar seharusnya tidak boleh bergulir sebelum persoalan hukum lahan diselesaikan secara tuntas.
“Dengan adanya pemblokiran, kuat dugaan Pemda Mamasa tidak bisa menyelesaikan pemetaan lahan sebelum dilaksanakan pembangunan,” ujar Anis, Jumat 12 Desember 2025.
Anis menekankan bahwa instansi pertanahan seharusnya hadir memastikan proses pemetaan administratif berjalan transparan dan akurat.
“Kuat dugaan tidak matang status lahan itu sebelum ditetapkan jadi lahan strategis untuk pembangun. Kinerja pertanahan juga tidak becus,” katanya lagi.
Pemilik lahan melakukan pemagaran karena merasa tanahnya diserobot untuk pembangunan laboratorium Dinas Kesehatan Mamasa. Tindakan itu sontak menghentikan seluruh aktivitas proyek di lokasi.
Hingga berita ini dimuat, Pemda Mamasa maupun pihak Pertanahan belum memberikan keterangan resmi. Ketidakjelasan ini justru memicu semakin banyak spekulasi di tengah publik, terutama terkait tata kelola proyek strategis yang seharusnya direncanakan secara matang.
Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik di banyak daerah, pembangunan dipaksakan, administrasi pertanahan terbengkalai. Sementara masyarakat, sebagai pemilik sah tanah, menjadi pihak yang paling dirugikan.
