Mamasa, Global Terkini- Hampir dua tahun berjalan, proses pembebasan tanah Pasar Mamasa tak kunjung menemui titik terang. Mandeknya persoalan ini bukan hanya memicu kekecewaan publik, tetapi juga mengancam realisasi pembangunan pasar yang sebelumnya dijanjikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Kabupaten Mamasa.
Keterlambatan tersebut berdampak serius. Proyek strategis yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi rakyat kini berada di ujung tanduk. Lebih jauh, anggaran daerah sebesar Rp5,7 miliar yang bersumber dari APBD yang semestinya memberi manfaat nyata bagi masyarakat justru menjadi sorotan tajam. Muncul dugaan kuat dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya dan berpotensi dinikmati oknum tertentu.
Ketua Harian Sinergi Muda Mamasa, Ryan Mewa’, mendesak penegak hukum untuk bertindak tegas dan transparan.
“Kami mendesak Kejati Sulbar untuk membuka kasus ini secara terang-benderang. Jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi atau melindungi pelaku korupsi. Jika ada indikasi keterlibatan pihak lain selain dua orang tersangka yang telah ditetapkan, maka harus segera diperiksa,” ujar Ryan, Sabtu 13 Desember 2025.
Ryan juga menekankan pentingnya penelusuran menyeluruh terhadap aliran dana Rp5,7 miliar guna memastikan siapa saja pihak yang bertanggung jawab dan menikmati anggaran secara tidak sah.
“Ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal keadilan bagi masyarakat Mamasa. Pasar adalah kebutuhan rakyat, dan kegagalan pembangunan ini adalah bentuk kerugian besar bagi daerah,” tambahnya.
Sinergi Muda Mamasa memastikan akan terus mengawal proses hukum pembebasan tanah Pasar Mamasa hingga tuntas. Mereka menuntut kepastian, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum agar hak masyarakat tidak dikorbankan oleh praktik yang merugikan daerah.
