Bone, Global Terkini- Sejumlah Kepala OPD di Kabupaten Bone mengeluh lantaran anggaran operasionalnya direfocusing.
Diduga kebijakan tersebut untuk mengamankan proyek pokir anggota dewan.
Nilainya mencapai kurang lebih Rp 23 Miliar.
“Kemarin sudah mulai untuk parsial ke 2 di 2024,” kata sumber via WhatsAap, Kamis 13 Juni 2024.
“Susahnya karena kita dituntut kerja maksimal tapi diberi anggaran yang tidak maksimal,” Timpal sumber lain.
Bukan hanya pokir, anggaran tersebut termasuk untuk menambah kekurangan anggaran pada proyek pembangunan Kantor Polres dan Kejaksaan Negeri Bone.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala BKAD Andi Irsal Mahmud membantah.
Menurutnya anggaran tersebut tidak ada hubungan atau kaitannya dengan proyek di dua instansi vertikal itu.
“Sebetulnya ini lanjutan cerita kemarin, kan ada utang 2023 yang mau diselesaikan, maka harus menghapus sebagian belanja di 2024,” ujar Irsal.
Utang dimaksud adalah pembayaran proyek di Dinas Pendidikan dan BMCKTR.
Andi Irsal juga enggan menyebut anggaran itu untuk mengamankan Pokir.
“Pokir itu di wilayah perencanaan, kalau sudah sampai di pembayaran, itu kegiatan dan sub kegiatan, sudah tidak ada lagi dibilang pokir,” terangnya.
“Lagi pula semua dipotong, termasuk BKAD sendiri, BKAD potongannya tertinggi kedua yakni sebesar Rp 2 Miliar, sementara Sekretariat Daerah Rp 2,7 Miliar, kalau OPD lain yah paling Rp 30 sampai 50 jutaan, Capil terkecil,” imbuhnya.
Mengakhiri pembicaraan, Andi Irsal meminta agar para ASN khususnya Kepala OPD bersabar dan tetap solid di kondisi saat ini, sembari berharap semua akan membaik di 2025.
