Bone, Global Terkini – Peringatan Hari Jadi Bone (HJB) Ke 693 baru saja usai digelar melalui rapat paripurna pada tanggal 6 April 2023 di gedung DPRD Bone kemarin. Sederet prestasi keberhasilan pembangunan disejumlah sektor, dipaparkan oleh bupati Bone, Dr. H. A. Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si, yang telah memimpin selama dua periode.
Seiring do’a dan harapan masyarakat Bone agar lebih maju berkembang, sejahtera, bersih, berwibawa dan berkualitas, namun berbanding terbalik dari apa yang terjadi di lapangan. Sejumlah temuan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan pengelolaan anggaran oleh beberapa oknum di salah satu instansi, diungkap oleh ketua LSM Lapatau Matanna Tikka, A. Anzhari. Dimana instansi tersebut merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Melalui pesan WhatsApp maupun via telepon ke redaksi globalterkini, ketua LSM Lapatau Matanna Tikka, A. Anzhari mengungkapkan sejumlah temuan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang jabatan oleh oknum dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Terkait soal temuan itu, Anzhari mengatakan “sejak Nopember 2022 kami turun ke sekolak – sekolah. Bahkan sampai masuk ke acara K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan melakukan rizet terkait masalah pengelolaan dana BOS. Dipastikan jika dana BOS itu bermasalah semua. Mulai dari pengelolaan nya sampai ke penggunaan nya. Kendati pengelolaan dan penggunaannya merujuk pada Juknis dan laporan administrasinya sudah benar, namun fakta yang terjadi tidak seperti itu. Saya kaget melihat kondisi seperti itu. Dan hasil klarifikasi ke beberapa kepala sekolah, rupanya mereka itu digiring untuk berbuat salah. Contohnya, saat para oknum ini turun melaksanakan kegiatan, ujung – ujungnya mereka terima amplop. Hampir semua dikasi oleh kepala sekolah, dan itu tidak mungkin uang pribadi yang diberikan. Bagaimana cara kepala sekplah mempertanggungjawabkan dana itu?. Dari sini terlihat jika ada perlakuan yang salah. Seharuslah hal itu diketahui oleh Inspektorat, dan hal itu mereka tahu sebenarnya, tapi dibiarkan. “ Ujar Anzhari melalui sambungan telepon.
Anzhari juga mengungkap adanya temuan pada sekolah atau kepala desa yang sama setiap tahun dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat, namun tidak pernah dilakukan pembinaan, seakan hal itu dibiarkan terjadi. “ Kenapa saya minta Bupati untuk mencopot Inspektur, sebab karakter kepala Inspektorat ini diketahui sering meminta fee sebesar 20 persen untuk proyek yang terkait dengan instansi tersebut, ”. Ujarnya.
Sejumlah pesan WhatsApp yang dikirim ke Global Terkini, Anzhari meminta agar dipublikasikan. [7/4 06.39] andianzhari7: Selama Andi Muh amin pungsi pengawasan dan pembinaan TDK berjln dengan baik
[7/4 06.43] andianzhari7: Masih kami temukan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran di tahun lalu ,,,,dan beliau tau tapi dibiarkan,harusnya beliau melakukan pembinaan untuk mencegah atau menghentikan,
[7/4 06.47] andianzhari7: Setiap tahun mengerahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan, tapi kenyataannya TDK ada faedahnya, karena hasil yg mereka temukan kami menduga hanya diselesaikan dengan caranya sendiri harusnya melakukan sosialisasi intens ,,agar teman-teman bisa berbuat untuk yg lebih baik,
[7/4 06.52] andianzhari7: Sangat di sayangkan klu kepala desa masih ada yg di penjara atas hasil rekomendasi inspektorat,..kepala dinas melakukan pemotongan SPPD terhadap bawahan ,dan masih ada lagi yg lebih parah ,,,,tentang penyalahgunaan anggaran di beberapa tempat yg setiap tahunnya terjadi ,ini membuktikan TDK berfungsinya lembaga yg di pimpin,dan kami duga sengaja di biarkan
[7/4 07.01] andianzhari7: Olehnya itu kami minta ke bupati ganti kepala inspektorat yg baru untuk melakukan terobosan ,dan tidak perlu orang pintar tapi cerdas dan memiliki kemauan untuk membantu bupati melakukan pembinaan secara tehnis agar pengunaan anggaran tepat sasaran …
Kita tau bersama bagaimana proyek pembangunan, yg dilaksanakan oleh para rekanan,dan bukan lagi rahasia klu mereka harus mengeluarkan fee ada sampai 20 persen dari nilai pagu anggaran dan blm LG yg lainya,teman2 rekanan sebenarnya menyadari proyek yg di kerjakan TDK sesuai mutu yg sebenarnya,mereka bisa melakukan yg terbaik,tapi tikus2 itu perlu di basmi,itu karena fungsi inspektorat TDK berjalan
[7/4 07.07] andianzhari7: Setiap tahun mereka turun kesekolah,melakukan pemeriksaan ,mereka setiap tahun menemukan kesalahan ,,tapi kapan inspektorat melakukan pembinaan kemereka agar mereka bisa diajari cara penggunaan yg baik,cara pertanggungan pajak pokoknya mereka perlu di berikan penyuluhan secara tehnis …tapi kapan kah itu di lakukan selama ini,temuan di selesaikan sendiri,Tampa ada flow up secara menyeluruh,seharus nya hasil temuan lah yg dijadikan dasar untuk melakukan sosialisasi ke semuanya,,,jangan hanya yg disampel…
[7/4 07.09] andianzhari7: Kami dari LSM lapatau,mengajak kesemua pihak mari berubah berbenah demi masa depan yg lebih baik kabupaten bone
Ketua LSM Lapatau Matanna Tikka, Anzhari mengaku memiliki bukti kuat berupa pengakuan, rekaman dan data untuk dibuka. Terkait soal permintaan agar Bupati mencopot dan mengganti Inspektur, secepatnya akan diajukan. Ia berharap agar pemasalahan ini mendapat perhatian serius dan secepatnya ditindak lanjuti. ***
