Bone, Globalterkini.Com| Belum hilang dalam ingatan soal polemik sistem penyaluran yang dinilai tidak sesuai regulasi hingga penunjukan suplier diduga tidak sesuai Pedum di program Bansos Sembako atau BPNT, kini masalah baru muncul mengawali tahun 2022.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah langsung menggelar rapat, mereka menyoal surat keputusan Kementerian sosial (Kemensos) pertanggal 18 Februari yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden soal percepatan penyaluran Bansos Sembako.
Isinya, penyaluran dilaksanakan melalui PT Pos Indonesia dalam bentuk tunai, sementara sebelumnya, penyaluran dilaksanakan melalui e-Warong dalam bentuk barang berupa beras dan telur.
Surat tersebut disoal lantaran data penyaluran dianggap tidak sesuai, KPM penerima Bansos Sembako untuk penyaluran awal tahun ini lebih sedikit dibanding jumlah total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
” Belum selesai masalah satu muncul lagi masalah yang lain, bukan di Kabupaten masalahnya, tapi di pusat yang buat kita bingung, belum tuntas regulasi yang satu muncul lagi regulasi baru, ” Kata Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Ryad dalam rapat dengar pendapat, Senin 21 Februari 2022.
Sementara sekretaris Komisi IV, Andi Akhiruddin menyampaikan, peran e-Warong Bansos Sembako juga perlu dipertimbangkan ketika kebijakan Kemensos yang baru akan diterapkan.
Menanggapi hal tersebut, Firman selaku Kepala Cabang kantor Pos menjelaskan jika jumlah KPM dimaksud adalah data dari pusat, pihaknya hanya menindaklanjuti berdasarkan SK.
Dia juga mengatakan jika jumlah yang dianggap lebih sedikit tersebut memang belum seluruhnya, karena penyaluran rencananya akan dilakukan secara bertahap.
” Januari hingga Maret itu tahap pertama, untuk tahap selanjutnya kita tunggu instruksi pusat, penyaluran akan dilakukan lewat kantor Pos, komunitas atau diantarkan langsung ke rumah KPM, ” Terang Firman.
Belum puas atas penjelasan tersebut, para anggota Komisi IV berencana terbang ke Jakarta, mereka merasa perlu mengkonsultasikan langsung dengan Kemensos.
” Baiknya, memang kita harus segera konsultasikan ini dengan Kemensos, karena kalau nanti ada masalah, pasti kami juga yang babak belur, ” Dukung Plt Kadis Sosial, Andi Mappangara.
Terpisah, Ketua DPC Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara, Muh Fadhil menilai rencana tersebut sebagai upaya mencuri kesempatan, karena sejauh ini kata dia, tidak ada masyarakat yang keberatan terkait kebijakan tersebut.
” Bahkan masyarakat senang dengan kebijakan yang baru karena lebih efisien, masyarakat bisa membelanjakan uang sesuai kebutuhannya, jadi apa yang mau dikonsultasikan di Jakarta, ” Kata Muh Fadhil.
” Jika kemudian dikatakan, pada sistem sebelumnya ada masalah, saya kira itu bukan regulasinya yang salah, tapi oknum yang menyalahgunakan, yah baiknya diproses hukum, ” Tambahnya.
Senada, Koordinator Daerah (Korda) Bansos Sembako atau BPNT, Ahmad Irham mengaku siap mendukung kebijakan efisian tersebut.
” Kalau soal e-Warong saya kira simple, kalau Bank Mandiri masih dipakai tentu e-Warong juga masih, begitu juga sebaliknya. Intinya apapun kebijakan Kemensos, pasti kami dukung, ” Pungkas Irham.
