Hadirnya program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dibeberapa wilayah layanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), berdampak terhadap pemasukan dan pendapatan perusahaan milik pemerintah daerah.
Penelusuran globalterkini dibeberapa wilayah Kabupaten Kolaka Utara, ditemukan sejumlah masalah sebagai intervensi terhadap eksistensi PDAM. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Lapolu kecamatan Tiwu, Kolut, sekelompok masyarakat mendatangi PDAM Tirta Tampanama, meminta agar biaya pemakaian kubikasi air bersih ditiadakan untuk sementara, hingga batas waktu pemasangan pipa distribusi Pamsimas sudah tersambung. “Selama pipa distribusi belum tersambung dan siap mengalirkan air, hanya penarikan biaya administrasi (beban) yang bisa dilakukan oleh pihak PDAM” ujar Hasanuddin, juru bicara masyarakat dusun satu Desa Lapolu, saat mendatangi PDAM Tirta Tampanama pekan lalu.
Lain pula masalah PDAM di Unit Pakue dengan hadirnya Pamsimas dalam wilayah pelayanan IKK Pakue, puluhan pelanggan beralih menggunakan Pamsimas dan lebih memilih untuk memutus jaringan air PDAM. Kondisi seperti ini juga terjadi dibeberapa wilayah dan mulai menimpulkan dampak terhadap pola pikir masyarakat terhadap penggunaan air bersih.
Kendati tidak signifikan mengintervensi menurunnya pendapatan dan pemasukan perusahaan milik pemerintah ini, namun sangat dirasakan dampaknya terhadap eksistensi dan rasionalisasi pembiayaan. Apalagi, perusahaan plat merah ini dengan kualifikasi tyfe B, menampung tenaga kerja sekitar 130 orang lebih, plus 4 orang Dewan Pengawas dan 1 Direksi.
Terkait itu, Direktur Utama PDAM Tirta Tampanama Jumadi, S.Sos menekankan kepada para kepala IKK saat Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pakue dan Ngapa, Selasa 22 September 2020, mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Seperti melakukan penambahan pelanggan sambungan rumah (sr), serta melakukan penagihan tunggakan.
“Dimasa pandemi Covid 19 ini, memang sangat sulit dihindari terjadinya penurunan pemasukan, disebabkan penggunaan air dibeberapa lembaga instansi menurun sangat drastis. Seperti sekolah dan kantor – kantor” ujar Jumadi.
Mencermati keberadaan Pamsimas di Kolaka Utara, mendistribusikan air bersih ke masyarakat secara gratis. Masyarakat tidak lagi memiliki beban biaya dalam penggunaan air bersih. Oleh karenanya, masyarakat harus membentuk kelompok pengelola untuk mempertahankan konsistensi air bersih yang mereka gunakan. Termasuk memikirkan biaya pemeliharaan saat terjadi kerusakan pada intake, bak penampungan dan pipa jaringan.
Sementara itu, Pemerintah Daerah melalui Badan Perencaan Pembangunan dan Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya, seharusnya melakukan kajian dan pertimbangan yang matang terkait penempatan pembuatan Pamsimas, agar tidak menimbulkan gesekan dan intervensi terhadap PDAM. “Pembangunan Pamsimas ini mustinyanya dilaksanakan pada wilayah – wilayah yang belum terdapat akses jaringan dan distribusi air bersih arar pemerataan akses air bersih dapat dirasakan oleh masyarakat”. Ungkap salah satu sumber.
Asri Romans
