BONE, Globalterkini.com – Dokumen kegiatan bimbingan tehknis (Bimtek) ‘Jaga Desa’ yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, beredar dikalangan wartawan dan LSM. Asumsi pun berkembang luas, jika kegiatan ini atas prakarsa Kepala Kejaksaan Negeri Bone.
Sayangnya, kegiatan bimtek Aplikasi Pengawalan dan Pendampingan Keuangan Desa Online Realtime (P3KDR) atau yang diistilahkan dengan ‘Jaga Desa’ ini, tidak terkorelasi dengan program Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan oleh pemerintah pusat dalam mengawasi pengelolaan anggaran di Desa. Investigasi lapangan yang dilakukan globalterkini.com dalam sepekan, menemukan beberapa kejanggalan pada kegiatan tersebut.
Pada lampiran surat yang dikeluarkan oleh dinas PMD Kabupaten Bone, nomor 411.2/121/VII/DPMD tertanggal 26 Juli 2019 tentang jadwal pelaksanaan kegiatan bimtek, digelar mulai tanggal 29 Juli sampai tanggal 9 Agustus 2019 di Fave Hotel Losari, Jalan Daeng Tompo, Makassar – Sulawesi Selatan. Dibawah lampiran tersebut terdapat catatan “setiap peserta melakukan proses penyelesaian administrasi bimtek sebesar Rp. 3. 650.000
Terkait anggaran yang digunakan oleh kepala desa dalam kegiatan ini, terjadi kesimpang siuran antara satu dengan lainnya. Ada yang menggunakan dana pribadi dengan alasan tidak bisa dimasukkan dalam pertanggung jawaban jika menggunakan alokasi dana desa (add). Namun tidak sedikit kepala desa yang menggunakan anggaran ADD dengan memasukkan dalam perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Kendati demikian, dari 330 kepala desa yang mengikuti kegiatan tersebut, tidak sedikit dari mereka yang merasa bingung, apakah menggunakan dana pribadi atau alokasi dana desa.
Klarifikasi yang dilakukan terkait biaya bimtek jaga desa pada ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bone, Andi Mappakaya, mengatakan tidak tahu menahu soal itu.
“Dalam pembahasan anggaran (budget) kegiatan bimtek, kami tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan, kegiatan ini saya baru tahu setelah ada surat dari DPMD yang masuk. Saya sendiri tidak sempat menghadiri kegiatan ini” Kata Andi Mappakaya. Kamis 8 Agustus 2019.
Beberapa sumber dari aparat desa yang mengikuti kegiatan ini menyebut, pelaksanaan gelombang pertama, hanya diikuti oleh sekertaris desa. Dana bimtek yang telah dicamtumkan jumlahnya, diserahkan pada panitia pelaksana yakni PT. Khatulistiwa Multi Lintas. Anehnya, kegiatan ini menyebut ‘Aplikasi Pengawalan dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Online Realtime. Tapi pada saat pemaparan materi, kita seakan diarahkan menggunakan ‘website’ sebab sistim loadingnya menggunakan Crome atau Mozilla. Jika dibandingkan, ini lebih rumit dari pada Siskeudes. Bahkan pengoperasian aplikasi atau website jaga desa ini, juga melibatkan salah satu perusahaan sebagai tim ITE (admin), yakni PT. An Nahda Informatika Indonesia. Ujar Mardi, salah satu peserta bimtek.
Kegiatan bimtek P3KDR atau ‘Jaga Desa’ yang melibatkan PT. Khatulistiwa Multi Lintas selaku pelaksana kegiatan dan salah satu perusahaan lainnya, disinyalir meraup dana sebesar Rp. 1,2 miliar lebih melalui pungutan dari para Kepala Desa. Pertanyaan pun menggelayut, sejauh mana peran Kajari dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bone dalam kegiatan ini? Bukankah sudah ada Siskeudes yang diterapkan oleh Pemerintah, lantas kenapa harus membuat kegiatan lain yang menggandeng pihak ketiga dan anggarannya dibebankan pada pemerintah desa?
Konfirmasi yang dilakukan pada PT. Katulistiwa Multi Lintas via telepon mengatakan “kami hanya pelaksana pak. Silahkan dikonfirmasi kepada Kajari”. Saat yang sama, Kajari Bone, Nurni Farahyanti, yang dihubungi melalui selulernya, enggan memberi komentar lebih banyak. “Nantilah kita ketemu” Ujar Nurni mengakhiri sambungan teleponnya.
Sementara itu, dua nomor layanan hotline aplikasi Jaga Desa, sudah berulang-ulang dihubungi namun tidak ada nada sambung.
Penulis : Redaksi
