Kolut,GlobalTerkini.com-Pasca penyelesaian bangunan sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa bulan lalu, disinyalir bermasalah.
Bagunan sekretariat HMI yang ada di sekitar area perkantoran pemerintah Kolaka Utara ini, dipersoalkan oleh sejumlah aktivis terkait adanya dugaan anggaran yang di alokasikan 2 kali melalui APBD senilai 1 miliar. Yakni di tahun 2016 sekira Rp. 240 juta lebih dan Rp. 740 juta lebih tahun ini (2017), sebagaimana tercantum pada salah satu dokumen proyek.
Munculnya dokumen tersebut kemudian dibahas dalam diskusi lepas oleh para aktivis. Pasalnya, konon, pembangunan sekretariat ini menggunakan anggaran swadaya yang ditarik melalui sumbangan para kader senior HMI, pimpinan SKPD dan beberapa Kontraktor.
“Jika benar bangunan tersebut menggunakan dana swadaya, kenapa ada alokasi anggaran lagi yang di proyeksikan melalui APBD?. Ujar Ketua Umum Meohai Kolaka Utara, Pendi, S.Sos, Rabu 4 Oktober 2017.
Terpisah, salah satu nara sumber yang enggan namanya di publikasi menyebut jika dirinya sebagai kader senior HMI telah menyumbang sekira 200 sak semen. Seharusnya, jika pembangunan sekretariat menggunakan dana swadaya, kenapa di proyeksikan lagi melalui APBD. Ini menjadi lucu dan mengundang pertanyaan. Ujar sumber.
Terkait masalah ini, Ketua Umum Meohai, Pendi, S.Sos akan mempertanyakan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kolaka Utara, bagaimana bisa mencampur adukkan dana swadaya dan APBD untuk pembangunan sektetariat tersebut.
“Yang lucunya, dalam dokumen menyebut proses tender tahap kedua terjadi sekira bulan Pebruari 2017. Sementara diketahui jika bangunan tersebut sudah di resmikan penggunaannya pertengahan bulan Mei lalu” imbuh Ketua Cabang Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Muhammad Awaluddin, SH.
Penulis : Asri Romansa
