NewsPeristiwa

Janggal! Kominfo Anggarkan Internet Rp1 M, OPD Masih Belanja Sendiri, Ada Duplikasi?

×

Janggal! Kominfo Anggarkan Internet Rp1 M, OPD Masih Belanja Sendiri, Ada Duplikasi?

Sebarkan artikel ini
Tangkapan layar data SIRUP LKPP menunjukkan anggaran “Biaya Langganan Internet” Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2026 sebesar Rp1 miliar yang bersumber dari APBD, dengan metode e-purchasing dan masa kontrak Januari–Desember 2026.

Bone, Global Terkini- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Bone tahun 2026 menganggarkan 1 Milyar langganan internet yang diakses seluruh OPD dan Kantor Kecamatan. Hal itu berdasarkan data SIRUP LKPP.

Dinas Kominfo Bone menganggarkan paket “Biaya Langganan Internet” berkapasitas 1.000 Mbps Premium.

Terdapat pula paket belanja modal peralatan jaringan senilai Rp1.031.589.000.

Kepala Dinas Kominfo, Anwar membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, jaringan internet yang dianggarkan Kominfo sudah mencakup kebutuhan seluruh instansi pemerintah daerah.

“Anggaran 1 M tu benwic/ internet, tu kontrak selama 1 tahun, peruntukannya untuk seluruh OPD dan seluruh kecamatan se Kabupaten Bone” katanya via Whatsapp, Selasa 31 Maret 2026.

Baca Juga :   Purnabakti, Andi Herman Ingatkan Staf Jaga Shalat Berjamaah

Pernyataan tersebut terkesan janggal. Pasalnya, hampir seluruh OPD diketahui masih menganggarkan biaya langganan internet dalam dokumen anggaran tahun 2026, berdasarkan data Sirup LKPP tahun 2026.

Artinya, ada potensi terjadi penganggaran ganda untuk kebutuhan yang sama, di mana satu sisi Kominfo menganggarkan Rp1 miliar untuk seluruh OPD dan Kecamatan, di sisi lain OPD juga tetap mengalokasikan anggaran internet secara terpisah.

“Bisa konfirmasi ke OPD karena Kominfo sudah menganggarkan” ucap Anwar.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius, jika kebutuhan internet seluruh OPD memang sudah ditanggung Kominfo, lalu untuk apa lagi setiap OPD menganggarkan internet sendiri?.

Baca Juga :   Soal Bansos, Kadinsos Minta Agen Kembalikan Uang Potongan

Hal tersebut memunculkan dugaan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan APBD. Tidak menutup kemungkinan, telah terjadi pemborosan anggaran akibat tidak sinkronnya perencanaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://transparansiindonesia.co.id/data/ https://sulutaktual.com/wp-includes/ https://tracerstudy.idu.ac.id/assets/ https://formulir.smanda.sch.id/tmp/ mpp.boyolali.go.id/assets/ https://suratkominfo.hstkab.go.id/data/ https://bank-bindowal.com/data/ https://e-office.maybratkab.go.id/news/ https://alumni.widyatama.ac.id/daftar/ OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY GB777 slot gacor GB777 GB777 slot gacor GB777 slot gacor oklaro oklaro oklaro oklaro oklaro oklaro oklaro oklaro oklaro oklaro oklaro Slot Gacor Slot Gacor
OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY OKRUMMY