Oleh: Ketua Umum Sinergi Muda Mamasa Yustianto Tallulembang S. Sos. M. Si
Mamasa, Global Terkini- Hasil pemantauan dan temuan lapangan, Sinergi Muda Mamasa (SMM) mengidentifikasi beberapa pelanggaran program MBG di Mamasa sebagai berikut:
1. Tidak Menggunakan Bahan Pangan Lokal. Mitra MBG di Mamasa diduga tidak mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal sebagaimana diwajibkan dalam Juknis MBG. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan teknis, tetapi juga menghilangkan tujuan strategis program dalam mendukung ekonomi lokal dan petani setempat.
2. Minimnya Partisipasi Masyarakat dan Unsur Pendamping. Pelaksanaan MBG tidak menunjukkan keterlibatan nyata masyarakat, serta tidak disertai pendampingan dari unsur komunitas, sektor swasta, maupun perguruan tinggi. Padahal, pendekatan kolaboratif merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan Program MBG.
3. Dapur MBG Tidak Memenuhi Standar Air Bersih. Ditemukan dapur MBG yang tidak menggunakan sumber air bersih dari PDAM atau sistem air permukaan yang dikelola secara layak. Hal ini berpotensi melanggar standar higiene dan sanitasi serta membahayakan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
4. Spesifikasi Bangunan Dapur Tidak Sesuai Ketentuan. Beberapa dapur MBG menggunakan bangunan yang tidak memenuhi standar teknis, seperti pasar terbengkalai dan gedung sekolah. Bangunan tersebut secara fungsi dan spesifikasi tidak dirancang untuk aktivitas produksi makanan berskala program nasional, sehingga bertentangan dengan persyaratan dapur MBG.
5. Penggunaan Bangunan Milik Pemerintah Daerah. Mitra MBG diduga menggunakan bangunan milik Pemerintah Daerah sebagai dapur MBG. Padahal, sesuai Juknis MBG, mitra hanya diperbolehkan melakukan pinjam pakai terhadap tanah/lahan, bukan bangunan. Praktik ini berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan aset daerah dan regulasi BGN.
6. Relawan Tidak Berasal dari Kelompok Desil 1 dan Desil 2. Relawan dapur MBG di Mamasa tidak diprioritaskan dari kelompok masyarakat Desil 1 dan Desil 2, sebagaimana diamanatkan program MBG. Akibatnya, tujuan pemberdayaan kelompok rentan dan penguatan dampak sosial program tidak tercapai secara optimal. ***
