Bone, Globalterkini.com – Sangat disayangkan, saat awak media hendak mencari informasi terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sebagai bahan publikasi, di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, justru mendapatkan perlakuan kaku dan terkesan tertutup.
Sistim birokrasi yang terjadi dikantor ini, mungkin lebih rumit kondisinya dari pada kantor kepresidenan sekalipun. Hal itu terjadi saat awak media globalterkini.com bermaksud menemui kepala kantor BPN terkait target berita soal ‘Prona’ di Kabupaten Bone. Namun disambut dingin dan kurang bersahabat.
Petugas jaga yang duduk dibelakang meja itu mengaku bernama ‘Masjidi’. Sudah berusia paruh baya, namun terlihat sangat kaku. Tersenyum pun enggan saat awak media menyapa dan menyampaikan tujuan untuk bertemu kepala Badan.
Sesaat Masjidi terlihat mengangkat telepon yang ada di depannya dan berbicara, entah kepada siapa. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara yang kurang bersahabat. “maaf…. Kepala Kantor lagi istirahat” kata Masjidi.
Kalimat Masjidi ini sempat membuat awak media terperangah, karena waktu masih menunjukan 15.00 (pukul 03.00 sore). Artinya, ini masih jam kerja dan petugas jaga itu mengatakan kepala kantor sedang istirahat?. Untuk mempertegas ucapan petugas tersebut, awak media kembali bertanya. Siapa yang mengatakan kepala kantor sedang istirahat dan tidak bisa diganggu?. Singkat Masjidi menjawab “bu andi esse”. Entah siapa yang dimaksud, namun kembali ia jelaskan jika yang dimaksud adalah sekretaris.
Merasa kurang puas dengan jawaban Masjidi, salah satu wartawan globalterkini.com menimpali “ini kan masih jam kerja. Lagi pula kantor ini adalah kantor pelayanan. Bukannya menjelaskan secara baik-baik, Masjidi malah ngomel-ngomel tidak karuan.
Masjidi menunjuk ke salah satu sudut ruang dengan suara yang agak keras “tempatnya pelayanan disana, bukan dalam ruangan kepala kantor. Kalau beliau istirahat, harus dimaklumi, munkin karena kecapean” ujar Masjidi terdengar sinis.
Sementara awak media terpaksa berlalu dengan segumpal pertanyaan yang tidak menemukan jawaban. Jika suatu waktu terdapat kasus terkait soal program Prona yang digiatkan oleh Presiden RI Joko Widodo, mungkin tidak perlu dilakukan klarifikasi jika kondisi birokrasi di kantor tersebut sangat tertutup.
(Redaksi)