Bone, Globalterkini.Com| Terkait pembangunan Mall Pelayanan Publik pada 2022 mendatang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone menggelar Forum Konsultasi Publik, Kamis 16 Desember 2021.
Kegiatan dilangsungkan di Hotel Helios, Jl Langsat, Kelurahan Jeppe’e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bone Sulawesi Selatan.
Kepala DPMPTSP, Andi Herman Sampara mengatakan, dasar pelaksanan Mall tersebut diantaranya, UU RI No 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik, Keputusan Presiden No 89/ 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP), Surat Edaran MendagRi No 120 tanggal 10 September tentang Daerah harus segera membentuk MPP dan Keputusan Bupati No 385/ 2021 tentang pembentukan tim MPP.
” Ini yang ditunggu-tunggu, makanya setelah pembukaan oleh Bupati, kita segera akan menggelar uji publik rencana MPP, ” Kata Herman.
Forum konsultasi membahas rencana penerapan dampak dan evaluasi kebijakan yang diterapkan. Pihak penyelanggara juga berharap masukan dari peserta untuk penyempurnaan MPP tersebut.
Koordinasi dengan Kemenpan, melaksanakan studi tiru MPP di Jakarta, Barru dan Sulbar pun telah dilakukan.
” Selanjutnya, kami akan laksanakan penandatanganan MOU antara Kemenpan RI dan Bupati Bone di awal tahun, juga dengan OPD terkait, ” Ujar Herman menambahkan.
Mall Pelayanan Publik Bone, rencananya akan menghabiskan Dana sebanyak Rp 7,2 M dari APBD.
” Sebelumnya kita telah merencanakan pembangunan MPP, tapi terkendala beberapa hal, diantaranya lokasi yang tidak memungkinkan, meski di tahun 2020 sudah dianggarkan, namun baru tahun ini dapat tempat strategis di sudut Jl Orde Baru dan Petta Ponggawae, ” Terang Bupati Bone, A Fahsar M Padjalangi.
” Pembagunan MPP ini merupakan salah satu mimpi saya karena sangat penting adanya, dengan ini pelayanan terkait perizinan dan lainnya lebih mudah, tidak lagi harus face to face, semua serba online dan dilayani orang-orang kompeten di bidangnya, ” Tambahnya.
Penulis: Andi Trisna
