Bone, Global Terkini- Temuan dugaan tumpang tindih anggaran internet di Kabupaten Bone semakin menguat setelah sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengakui tetap berlangganan internet secara mandiri.
Sebelumnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfo) telah menganggarkan biaya langganan internet sebesar Rp1 miliar dan diklaim untuk seluruh OPD dan Kecamatan.
Namun fakta lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Beberapa OPD mengaku tidak bisa sepenuhnya mengandalkan jaringan yang disediakan Kominfo, sebab dinilai tidak stabil dan belum mampu memenuhi kebutuhan operasional harian.
Sekretaris Dinas Kesehatan Bone, Drg.Yusup saat dikonfirmasi secara terbuka mengakui hal tersebut.
“Harus diakui jaringan internet melalui Indihome masih jauh lebih stabil, disamping itu sangat banyak aplikasi yang kami kelola, kalau bersamaan semua akses, maka lalod.” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Andi Deny.
Ia merujuk pada laporan internalnya, menyebut jaringan yang disediakan Kominfo belum mampu memenuhi kebutuhan di instansinya.
“Menurut bagian perencanaan saya, internet Kominfo kurang maksimal jaringannya untuk memenuhi kebutuhan internet semua bidang di Dinas Ketahanan Pangan,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan pihak Bapenda, mereka bahkan mengaku sudah lama tidak menggunakan jaringan dari Kominfo karena lalod atau lemot.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Kominfo menganggarkan 1 Miliar untuk langganan internet yang diperuntukkan bagi seluruh OPD dan juga Kecamatan.
Berdasarkan data pada SIRUP LKPP, Dinas Kominfo Bone menganggarkan paket “Biaya Langganan Internet” berkapasitas 1.000 Mbps Premium senilai Rp1.000.000.000. Selain itu, terdapat pula paket belanja modal peralatan jaringan senilai Rp1.031.589.000.
Kepala Dinas Kominfo menjelaskan, jaringan internet tersebut seharusnya telah mencakup kebutuhan seluruh instansi pemerintah daerah.
“Anggaran 1 M tu benwic/ internet tu kontrak selama 1 tahun, peruntukannya untuk seluruh OPD dan seluruh kecamatan se kab. Bone” ujarnya via WhatsApp kemarin.
Pernyataan tersebut pun dianggap janggal, karena hampir seluruh OPD di Bone masih menganggarkan biaya langganan internet sendiri, sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran, data Sirup LKPP tahun 2026.
Hal ini menunjukkan, terjadi penganggaran ganda untuk kebutuhan yang sama, sekaligus memperkuat dugaan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan APBD.
