Makassar, Global Terkini- Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) akhirnya melayangkan surat ke DPRD provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait polemik dana hibah Rp 2,5 Miliar.
Surat itu berisi permintaan bantuan pengusutan, pengawalan dan pencarian solusi.
PORDASI menduga, dana yang merupakan hasil aspirasi mereka dikebiri Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel.
“Kami coba melakukan sesuai aturan, kalau pun ada kerugian negara biarkan pihak terkait yang menentukan, kami hanya mengejar apa yang kami aspirasikan sejak 2023 melalui program usulan ke DPRD provinsi,” kata Haris Malewa, ketua harian PORDASI Sulsel.
Masih kata dia, langkah tersebut juga sesuai saran Dispora Sulsel untuk membawa masalah ini ke DPRD agar bisa dibahas dalam RDP.
Sebelumnya, Haris menjelaskan jika Pordasi menerima dana aspirasi senilai Rp 2,5 Miliar untuk atlet menuju eksebisi berkuda memanah sekaligus untuk persiapan venue Kejurnas berkuda memanah Sulsel.
Dana itu dititip ke KONI Sulsel dalam bentuk hibah setelah ada persetujuan dari ketua KONI Yasir Machmud.
Belakangan, PORDASI hanya diberi Rp 200 juta.
Menanggapi hal itu, Yasir Machmud membantah.
“Kejadian sebenarnya tidak seperti itu, untuk lebih jelasnya harus ketemu Kadispora, KONI dan PORDASI,” ucapnya, Kamis 15 Agustus 2024.
Yasir kemudian mengirim link berita berisi klarifikasi pihaknya terkait persoalan tersebut untuk dimuat media ini, sebagai tambahan katanya.
Secara garis besar, berita itu mempertanyakan sikap kepala Dispora yang seolah-olah membenarkan keberadaan anggaran diduga titipan, padahal seharusnya Dispora tegas memberikan penjelasan jika dana seperti itu tidak ada.
Berita itu juga menyinggung soal perlunya dilakukan pengusutan ada apa di balik kekuasaan dewan dan mengingatkan jika anggaran hibah untuk PON Aceh – Sumut sangat minim, sehingga tidak seharusnya Yasir Machmud kembali menggunakan dana pribadinya seperti pada Porprov 2022, di mana Yasir mengeluarkan Rp 750 juta dana pribadinya untuk menutupi kekurangan anggaran KONI Sulsel.
Di akhir, disebutkan jika seharusnya Dispora membackup KONI Sulsel, bukan malah membenturkan KONI dengan cabor.
Baca berita sebelumnya di sini :
Sayang komunikasi dengan ketua KONI Sulsel tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, Haris mengaku tidak mendapat respon baik, bahkan oleh sekretaris KONI, nomornya diblokir.
